Juknis APBS 2011 (HAL 1) by suky.anto6

VIEWS: 129 PAGES: 4

									                                            1




                    KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
                PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


                                NOMOR        1283 / 2011
                                      TENTANG
                        PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
            ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)
                            DI PROVINSI DKI JAKARTA


                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Menimbang       :    a. bahwa   dalam     upaya      meningkatkan   pemerataan    kesempatan
                        memperoleh      pendidikan     dan   pengelolaan    pendidikan   yang
                        demokratis, transparan dan akuntabel pada satuan pendidikan di
                        Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun Anggaran
                        Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
                     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
                        huruf a, agar tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat
                        dilaksanakan dengan efektif, efisien, demokratis, transparan dan
                        akuntabel,   maka    perlu     ditetapkan   Peraturan   Kepala   Dinas
                        Pendidikan   tentang      Pedoman     Petunjuk   Teknis   Penyusunan
                        Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).


Mengingat       :     1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
                         Nasional;
                      2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
                         Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
                      3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
                         Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
                         Kesatuan Republik Indonesia;
                       2


 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
    Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
    urusan pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan
    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
    Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
    Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
    Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
    dan Penyelenggaran Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002
    tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008
    tentang Buku;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010
    tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
    Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan     Daerah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang   Sistem
    Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
    Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
    Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi
    Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2011 tentang Tata Cara
    Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
    Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
                                        3


                 22. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang Biaya
                      Operasional Pendidikan (BOP);
                 23. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;
                 24. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian
                      pendidikan Nasional Nomor 553/D.D2/MN/2011 tanggal 18 April
                      2011 hal penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional;
                 25. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 60 Tahun 2009 tentang
                      Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah
                      (APBS).


                                MEMUTUSKAN:
Menetapkan   : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN
               PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
               BELANJA SEKOLAH (APBS) DI PROVINSI DKI JAKARTA.


KESATU       : Menetapkan    Pedoman        Petunjuk   Teknis   Penyusunan     Anggaran
               Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di Provinsi DKI Jakarta


KEDUA        : Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
               Belanja Sekolah (APBS) ini ditetapkan sebagai acuan / pedoman bagi
               Satuan Pendidikan / Sekolah, secara rinci sebagaimana tercantum dalam
               lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
                                               4


  KETIGA           : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku surut mulai Juli 2011.




                                                   Ditetapkan di Jakarta
                                                   pada tanggal 26 Agustus 2011


                                                   KEPALA DINAS PENDIDIKAN
                                                    PROVINSI DKI JAKARTA,


                                                                  TTD

                                              Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
                                                     NIP 196111091987031005



 Tembusan :
 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta.
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakartra.
 6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 8. Para Walikota di Provinsi DKI Jakarta.
 9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta.
10. Para Kasudin Dikdas 5 Kota Administrasi.
11. Para Kasudin Dikmen 5 Kota Administrasi.
12. Kasudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
13. Para Kasi Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
14. Para Kasi Dikdas 5 Kota Administrasi.
15. Para Kasi Dikmen 5 Kota Administrasi.
16. Para Kepala TKN, SDN, MIN, SMPN, MTsN, SMAN, MAN, SMK dan SLBN Provinsi DKI
    Jakarta.

								
To top