LEGAL REALISM
Oleh:
Ahsanul Minan (1006827524)
Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar (1006828432)
Tugas Kuliah Filsafat Hukum
Magister Hukum Tata Negara
Universitas Indonesia
Angkatan 2010
I. PENGANTAR
Terminologi “mafia hukum dan mafia peradilan” kembali mencuat dan
menghiasi wacana publik dalam satu dekade terakhir ini. Berbagai kasus dari model
pelecehan atas keagungan proses hukum seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan,
dugaan rekayasa peradilan terhadap Antasari Azhar, vonis bebas terhadap banyak
koruptor oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hingga penjatuhan sanksi pidana
terhadap pelanggaran kecil seperti yang dialami seorang nenek di Purbalingga, Jawa
Tengah. Proses hukum dan tindakan pengadilan seringkali tidak bijak dan tidak mampu
memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan putusan adil pada
setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara
diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan dengan kerjasama antara pembuat
Undang-undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu membelokkan
makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga berkembanglah “mafia
peradilan”1.
Dahsyatnya intervensi politik, lemahnya pengaturan undang-undang, dan
merosotnya integritas aparatur penegak hukum menjadi kombinasi tiga faktor yang
akhirnya memunculkan disorientasi hukum2. Akibatnya hukum menjadi kehilangan daya
dalam mencapai tujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, maupun kemanfaatan.
Dalam konteks kegagalan hukum tersebut, filsafat hukum berguna untuk
menjawab berbagai macam problematika dan masalah-masalah umum abstrak (hakekat,
tujuan, ketaatan hukum), dan juga soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum
1
Bismar Siregar, Rasa Keadilan, PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya, 1989, hal. 78
2
Muchsan, , Hukum Tata Pemerintahan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 42
2|Page
dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum di suatu
negara. Filsafat hukum merupakan alat bantu untuk melakukan refleksi dan menemukan
kembali cara pandang, metode berpikir serta substansi pemahaman atas nilai-nilai dasar
3
yang harus dicapai melalui instrument hukum. Roscoe Pound menyatakan, bahwa ahli
filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu
hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selamalamanya, kemudian membuktikan
kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak
dipersoalkan lagi. Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran
dan penelaahan asas dan dasar etik dari pengawasan sosial, yang berkaitan dengan (a).
tujuan-tujuan masyarakat, (b) masalah-masalah hak asasi, (c) kodrat alam 4.
II. PERKEMBANGAN DAN ANATOMI ALIRAN FILSAFAT HUKUM SEBELUM
REALISM
Filsafat hukum tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh dialektika sejarah,
yang tidak terlepas juga dari berbagai pengaruh lingkungan baik lingkungan pemikiran,
politik, sosial dan budaya. Perkembangan lingkungan yang mempengaruhi sistem hukum
yang berlaku selalu menjadi titik picu untuk mempertanyakan landasan filosofis dari
sistem hukum yang berjalan. Ketidakefektifan atau kegagalan sistem hukum dalam
memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan seringkali menjadi titik pijak dalam
melakukan refleksi untuk menggugat kembali fondasi pemikiran yang melandasinya.
Evolusi kemunculan aliran-aliran dalam filsafat hukum (sebagaimana
kemunculan aliran filsafat ilmu) dapat dipotret melalui perspektif sejarah yang selalu
terkait dengan perkembangan dan perubahan sosial, politik ekonomi dan budaya
3
Resceu Pond, Interpretations of Legal History, Havu, L.R, Holland, 1972, hal 3
4
Leon Duguit, Law in the Modern State, Limited Amsterdam University, 1919, hal 47
3|Page
masyarakat. Aliran hukum alam misalnya muncul dalam konteks sosial dimana
konstruksi masyarakat masih sangat sederhana, sehingga konsepsi-konsepsi nilai yang
abstrak masih dianggap memadai untuk melandasi sistem hukum dalam masyarakat yang
homogen dan sederhana. Ketika perkembangan masyarakat semakin maju, kompleksitas
persoalan semakin membesar sehingga memunculkan sistem pemerintahan yang lebih
modern, maka konsepsi aliran hukum alam dianggap tidak lagi memadai, sehingga
memicu lahirnya aliran positivisme hukum.
Begitu juga ketika perkembangan masyarakat politik bergerak ke arah semakin
kuatnya peran penguasa dan kemudian memunculkan absolutisme kekuasaan dan
otoritarianisme, memicu lahirnya aliran filsafat hukum yang baru yakni sociological
jurisprudence, yang kemudian berlanjut ke arah aliran legal realisme dan seterusnya.
Dengan demikian terlihat bahwa dialektika sejarah yang diwarnai oleh alur
perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya selalu memiliki keterkaitan dan
bahkan menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan aliran filsafat hukum. Dalam kata
lain, perkembangan filsafat hukum bukan merupakan entitas tersendiri, yang lahir dan
berkembang hanya sebatas pada perkembangan pemikiran intelektual di ruang hampa,
namun selalu dipengaruhi dan terinspirasi oleh perkembangan masyarakat.
Guna melacak kembali perkembangan aliran filsafat hukum dan sekaligus
mengantarkan pemahaman kita kepada aliran legal realisme, ada baiknya kita melakukan
kilas balik (flash back) untuk sedikit menelusuri siklus perkembangan aliran filasafat
hukum.
4|Page
1. ALIRAN HUKUM ALAM
Aliran ini merupakan fase pertama dalam perkembangan aliran filsafat
hukum, yang muncul dalam periode-periode awal sejarah peradaban manusia. Aliran
ini muncul dalam konstruksi sosial masyarakat yang masih sederhana.
Menurut aliran hukum alam, kaidah hukum adalah hasil dari titah tuhan dan
langsung berasal dari tuhan. Oleh karena itu, aliran ini mengakui adanya suatu
hukum yang benar dan abadi, sesuai dengan ukuran kodrat, serta selaras dengan
alam. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari pada hukum yang sengaja dibentuk
oleh manusia 5.
Dalam perkembangannya, aliran hukum alam ini terbagi ke dalam dua
kelompok. Mulai menguatnya pengaruh gereja dalam tata kehidupan sosial politik
yang berhadapan dengan kekuasaan raja banyak menginspirasi perkembangan aliran
hukum alam ini. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pemikiran-pemikiran Dante
Alighieri (1265-1321), Piere Dubois, yang lebih cenderung memberikan legitimasi
filosofis atas kewenangan Raja, berseberangan dengan pemikiran John Salisbury
yang memberikan dukungan kepada otoritas gereja.
Pertama aliran hukum alam irasional, yang berpendapat bahwa hukum yang
berlaku universal dan abadi itu bersumber dari tuhan secara langsung. Pendukung
5
Menurut Friedman, hukum alam itu mempunyai fungsi jamak, yakni:
Sebagai instrument utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi kesuatu sistem yang luas dan
cosmopolitan.
Digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara Gereja pada abad pertengahan dan para kaisar
Jerman.
sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu
dari absolutisme.
prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) guna
menentang usaha peundang-undangan Negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam
bidang ekonomi.
5|Page
aliran hukum alam irasioanal antara lain adalah: Thomas Aquinas 6, John Salisbury,
Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe.
Kedua aliran hukum alam rasional. Sebaliknya aliran hukum alam rasional
berpendapat, bahwa hukum yang universal berasal dari rasio manusia. Tokoh-tokoh
aliran hukum alam rasional antara lain adalah: Hugo de Groot (Grotius), Christian
Thomasius, Immanuel Kant, Samuel von Pofendrof. Menurut Grotius, sumber
hukum adalah rasio manusia. Karena karakteristik yang membedakan manusia
dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus
berdasarkan pada kemampuan akal (rasio) itu. Sedangkan Pufendorf berpendapat,
bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam
dalam hal ini unsur naluriah manusia lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia
mulai hidup di mayarakat timbul pertentangan kepentingan satu dengan yang
lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan maka dibuatlah suatu perjanjian secara
sukarela diantara rakyat. Baru setelah itu, diadakan perjanjian berukutnya berupa
perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada
kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam,
kebiasaan, dan tujuan dari Negara yang didirikan.
2. POSITIVISME HUKUM
Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kaca
mata positivis, tiada hukum kecuali perintah penguasa (law is a commandand of the
6
Filsafat Thomas aquinus berkaitan erat dengan teologia, ia mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat
kebenaran akal. Menurut Aquinas ada dua pengetahuan yang berjalan bersama, yaitu: pertama, pengetahuan alamiah
(berpangkal pada akal), kedua, pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi).
6|Page
lawgivers). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama
legalisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.
Positivisme hukum dibedakan dalam dua corak: pertama, aliran hukum positif
analitis (Analytical jurisprudence) yang dipelopori oleh John Austin, kedua, aliran
hukum murni (Reine Rechtslehre) yang dipelopori oleh Hans Kelsen.
Austin (1790 - 1859) menggariskan bahwa hukum adalah perintah dari
penguasa Negara. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur
“perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap logis, dan tertutup.
Hukum adalah perintah yang memaksa yang dapat saja bijaksana dan adil,ataupun
sebaliknya. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis: pertama,
hukum dari tuhan untuk manusia (the devine laws), dan hukum yang dibuat oleh
manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan
lagi: pertama adalah, hukum yang sebenarnya, hukum ini disebut juga dengan
hukum positif, meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun
oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan
kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur: (1) Perintah (command),
(2) sanksi (sanction), (3) kewajiban (duty), (4) kedaulatan (severeignty). Kedua
adalah hukum yang tidak sebenarnya, mengenai hukum yang tidak sebenarnya
adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi
persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan hukum dari suatu organisasi olahraga.
Sedangkan Kelsen (1881 - 1973), menganggap bahwa hukum harus
dibersihkan dari anasir-anasir nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, histories,
bahkan etis. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi
7|Page
(materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum
dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan
oleh penguasa. Selain Kelsen disebut sebagai pencetus Teori Hukum Murni, ia juga
berjasa mengembangkan Teori Jenjang (stufentheori) yang mana semulanya
dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836 - 1896). Teori ini melihat hukum sebagai suatu
sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah
memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu
norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah suatu norma,
akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki
puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan namaGroundnorm (norma dasar)
atau Ursprungnorm.
Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin,
walaupun demikian pemikiran Kelsen dengan pemikiran Austin berbeda. Kelsen
mendasarkan pemikirannya pada Neokantinisme sedangkan Austin mendasarkan
pemikirannya pada Utilitarianisme.
3. UTILITARIANISME
Aliran positivism yang meletakkan hukum murni sebagai hukum yang harus
dipisahkan dari unsur moral mendapatkan reaksi dari beberapa ahli filsafat hukum
lainnya. Penempatan hukum secara bebas nilai dianggap menghilangkan relevansi
hukum dalam konteks untuk membingkai kehidupan manusia. Hal ini melatari
munculnya aliran utilitarianisme atau Utilisme yakni aliran yang meletakkan
kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai
kebahagiaan (happiness). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum,
8|Page
bergantung pada apakan hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau
tidak. Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham, John
Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.
Bentham lebih menekankan kepada tujuan hukum untuk memberikan jaminan
kebahagiaan kepada individu-individu, meskipun dia tidak menyangkal pentingan
kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan von Jhering merupakan
gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan Positivisme Hukum dari John
Austin. Perlu diketahui bahwa pemikiran yang gemilang dari Jhering memang
setelah ia melakukan studi mendalam tentang hukum Romawi. Bagi Jhering, tujuan
hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan
“kepentingan” ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran
kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan
bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan
kepentingan-kepentingan orang lain.
4. MAZHAB SEJARAH 7
Tokoh penting mazhab sejarah adalah von Savigny, Puchta, dan Henry
Sumner Maine. Mazhab sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di
Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya pada individu,
penganut mazhab sejarah sudah mengarah kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa
(volkgeist).
7
Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap tiga hal:
rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya
berperan pada filsafat hukum, dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah,
kekhususan dan kondisi nasional.
semangat Revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio
dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya), yaitu seruannya ke segala penjuru dunia.
pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat
memecahkan semua masalah hukum. Code civil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu
sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai sesuatu yang suci karena berasal dari alas an-alasan yang murni.
9|Page
Menurut Savigny, Hukum timbul bukan karena perintah dari penguasa atau
karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa
itu (instinktif). Dia mengatakan, “Law is expression of the common consciousness or
spirit of people.” Pendapat Savigny seperti ini bertolak belakang pula dengan
pandangan positivisme hukum. Ia mengingatkan, untuk membangunkan hukum,
studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan.
Puchta menambahkan bahwa Hukum dapat berbentuk: pertama, langsung
berupa adat istiadat, kedua, melalui undang-undang, ketiga, melalui ilmu hukum
dalam bentuk karya ilmu hukum.Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian
“bangsa” ini dalam dua jenis: pertama, bangsa dalam pengertian etnis, yang
disebutnya “bangsa alam,” dan kedua, bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan
organis yang membentuk suatu negara. Adapun yang memiliki hukum yang sah
hanyalah bangsa dalam pengertian nasional (negara), sedangkan “bangsa alam”
memiliki hukum sebagai keyakinan belaka. Keyakinan hukum yang hidup dalam
jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi
dalam negara. Negara mengesahkan hukum itu dengan membentuk undang-undang.
Puchta mengutamakan pembentukan hukum dalam negara sedemikian rupa, sehingga
akhirnya tidak ada tempat lagi bagi sumber-sumber hukum lainnya, yakni praktik
hukum dalam adat istiadat bangsa dan pengolahan ilmiah hukum oleh ahli-ahli
hukum. Adat-istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum ketika sudah disahkan
oleh negara.
10 | P a g e
5. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE 8
Bagi aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat.
Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup.
Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan
(antitesis) Mazhab Sejarah. Tokoh-tokoh aliran Sociological Jurisprudence antara
lain adalah Eugen Ehrlich dan Roscou Pound.
Menurut Ehrlich, hukumpositif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif
apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan social-sosial
tertentu. Hukum sendiri tidak mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam
masyarakat didasarkan pada pengakuan social terhadap hukum, dan bukan karena
penerapannya secara resmi oleh negara.
Poun terkenal dengan teorinya bahwa hukum merupakan alat untuk
memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engenering). Untuk
dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat
penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum
yakni: a. Kepentingan umum (public interes) yang meliputi kepentingan negara
sebagai badan hokum, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan
masyarakat.b. Kepentingan masyarakat (social interes) yang meliputi kepentingan
akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga social, pencegah
8
Istilah sociological dalam menamai aliran ini, menurut Paton, kurang tepat dan adapat menimbulkan kekacauan. Ia lebih
senang menggunakan istilah “metode fungsional”. Oleh karena itu, ada pula yang menyebut Sociological Jurisprudence ini
dengan Functional Anthropological. Dengan menggunaka istilah “metode fungsional” seperti diungkapkan di atas, Paton
ingin menghindari kerancuan antaraSociological Jurisprudence dan sosiologi hukum.
Menurut Lili Rasyidi, perbedaan antara Sociological Jurisprudence dan sosiologi hukum adalah sebagai berikut.
Pertama,Sociological Jurisprudence adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah merupakan
cabang dari sosiologi. Kedua, walaupun objek yang dipelajari oleh keduanya adalah tentang pengaruh timbak balik antara
hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. Sociological Jurisprudence mengunakan pendekatan hukum ke
masyaarakat, sedangkan sosiologi hukum menggunakan pendekatan masyarakat ke hukum.
11 | P a g e
kemerosotan akhlak, pencegah pelanggaran hak, kesejahteraan sosial. c. Kepentingan
pribadi (private interes) yang terdiri atas kepentingan individu, kepentingan
keluarga, dan kepentingan hak milik.
III. LEGAL REALISM
A. Sejarah kemunculan
Qodri Azizy mengatakan bahwa aliran realisme muncul bermula dari
adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Gagasan yang dilontarkan adalah
pernyataan bahwa kalau positivisme hukum merupakan teori hukum yang benar
maka teori itu akan mencakup semua hukum, termasuk menangani kasus-kasus berat
(hard cases). Ternyata kasus-kasus berat ini tidak diatur oleh aturan-aturan yang ada.
Atau dengan pertanyaan: “apakah legal positivism menyediakan teori yang benar
mengenai putusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus berat?”
ternyata pertanyaan ini merupakan problem yang sukar dipecahkan bagi pengikut
positivism.9
Sebagaimana diuraikan dimuka, Austin sebagai pelopor positivisme hukum,
menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat, sedangkan Hans
Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah kehendak dari negara. Atau dengan kata
lain, menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang positif yakni Undang-Undang
(positive law) dan hukum kebiasaan (positive morality). Tetapi positive morality
bisa menjadi hukum apabila telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang oleh pejabat
yang berwenang (Badan Legislatif).
9
Azizy, A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama
Media Offset, Yogyakarta, 2002, cet I h. 205.
12 | P a g e
Menanggapi hal ini, tokoh-tokoh legal realism yang berasal dari kalangan
praktisi hukum, yakni Holmes (1841-1935), Jerome Frank (1859- 1957) dan seorang
ahli ilmu sosial, Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962), melihat kenyataan bahwa
tidak semua kasus yang ada di pengadilan, khususnya kasus-kasus berat diatur dalam
Undang-Undang. Sehingga pada kenyataannya hakim mempunyai peranan yang
lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif didalam penerapan
hukum dari pada sekadar mengambil didalam aturan-aturan yang dibuat oleh
penguasa (Undang-Undang). Dalam praktiknya ternyata faktor seperti temperamen
psikologis hakim, kelas sosial dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi
dalam pengambilan keputusan hukum dari pada aturan-aturan yang tertulis 10.
Sehubungan dengan hal ini, W. Friedmann menjelaskan bahwa menjelang
abad kesembilan belas terjadi sikap skeptisisme yang sehat, yang mengecam rasa
puas diri para penganut ilmu hukum analitik. idealisme hukum baru yang terdiri dari
sebagian metafisis dan sebagian sosiologis, membelok dan mulai menentang
positivisme analitis dan berbalik mulai menyelidiki realitas dalam masyarakat
modern dalam hubungannya dengan hukum modern.11 Pragmatisme merupakan
rumusan baru dari filsafat yang sangat tua, yang mendorong kearah pendekatan baru
pada hukum yang melihat ke arah barang-barang yang terakhir, hasil-hasil dan
akibat-akibat.12
Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum
dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial.
10
Azizy, A. Qadri, Op Cit, h. 206.
11
Friedmann, W., alih bahasa Muhammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori
Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, !990) Cet ke 1 h. 187.
12
Ibid, h. 189
13 | P a g e
Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan
membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi
tingkah laku hakim (peradilan) sebagai suatu fakta (kenyataan).
Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah “gerakan dalam
pemikiran dan kerja tentang hukum”. Ciri-ciri dari gerakan ini, Llewellyn menyebut
beberapa hal, yang terpeting diantaranya:
1. Tidak ada mazhab realis, realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja
tentang hukum.
2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan
sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme
mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada
hukum.
3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan
yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat-pendapat tentang nilai
harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sasarannya, tetapi selama
penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin, karena keinginan-
keinginan pengamatan atau tujuan-tuan etis.
4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi- konsepsi
hukum, sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang
sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme
menerima peraturan-peraturan sebagai “ramalan-ramalan umum tentang apa yang
akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan.”
14 | P a g e
5. Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat
akibatnya.13
Llewellyn sebagai salah satu tokoh pragmatic legal realism, mengalisa
perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara pengetahuan-pengetahuan
hukum dengan perubahan-perubahan keadaan masyarakat. Hukum merupakan bagian
dari kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan, sikap-sikap maupun cita-cita
yang ditransmisikan dari suatu generasi tertentu ke generasi berikutnya. Dengan kata
lain, hukum merupakan bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-
Lembaga tersebut telah terorganisir dan harapannya terwujud di dalam aturan-aturan
eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli.14
Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam Undang-
Undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh
hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan.
Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di
pengadilan, meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan
apa yang tertulis dalam Undang-Undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu
moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan
pengadilan itu. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu
kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya,15
Pokok-pokok pendekatan kaum realis yang digariskan oleh Llewellyn antara
lain:
13
Lihat, Friedmann, W. OpCit, h.191-192.
14
Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, Cet I h. 33
15
Azizy, A. Qadri, Op Cit. h. 207-208
15 | P a g e
1. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan
hukum yang diciptakan oleh pengadilan.
2. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum, karenanya selalu diperlukan
penyelidikan untuk mengetahui bagaimana hukum itu menghadapi problem-
problem sosial yang ada.
4. Guna keperluan studi harus ada perbedaan antara “is” dan “ought”
5. Tidak mempunyai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep hukum itu
sudah mencukupi apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu
merupakan masalah utama dalam pendekatan terhadap hukum.
6. Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional yang
mengatakan bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam
mengambil keputusan.
7. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit sehingga lebih
nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan
berbeda-beda, karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata.
8. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektifitasnya dan kemanfaatannya untuk
menemukan efek-efek tersebut16
Akhirnya secara ringkas, Llewellyn sendiri membuat sebuah ungkapan
yang paling tepat menurutnya, “realisme bukanlah suatu filosufi, tetapi suatu
teknologi, suatu metoda, bukan yang lain”.17
16
Azizy, A. Qadri, Op Cit, h.209.
17
Leod, Ian Mc, Legal Theory, Macmillan Press Ltd, 1999, h. 123
16 | P a g e
B. Gerakan Kelompok Realis dalam Hukum
Frank mengklasifikasikan kelompok realis ke dalam 2 kubu, pertama kubu
"rule skeptic", yakni kelompok yang menganggap ketidakpastian hukum hanya ada
di dalam undang-undang dan berusaha menemukan keseragaman dalam pola
perilaku peradilan. Kubu kedua "fact-skeptic" yang beranggapan bahwa
unpredictabilitas putusan pengadilan hanya ada dalam fakta-fakta yang sukar
dipahami. Pengklasifikasian ke dalam 2 kelompok oleh Frank ini, mendapatkan
respon dari Rumble yang menemukan ada satu kelompom lagi yakni "oppinion-
skepticism" atau yang lebih dimenal dengan "judicial hunch". Kelompok ini
meyakini bahwa penalaran hukum hanyalah sebuah pengambilan keputusan ex post
facto, rasionalisasi belaka, dan dimaksudkan untuk membuat kuputusan hakim
tampak masuk akal, legal, dan tak terelakkan. Untuk meperkuat thesisnya, Frank
membuat statement yang efektif dengan mengatakan bahwa pendekatan text-book,
yang memperlakukan hukum haya sebagai kumpulan norma yang abstrak, adalah
salah arah, dan bahwa ketidakpastian hukum adakah sesuatu yang inhern, bukan
kesalahan yang disengaja.
Aliran Legal Realisme sebagai suatu gerakan dapat dibedakan dalam dua
kelompok, yaitu Realisme Amerika, dan Realisme Skandinavia. Pengelompokan
berdasarkan zona ini sebenarnya bukan hal yang lazim. Realisme Skandinavia lebih
luas cakupannya daripada Realisme Amerika, sebab realisme skandinavia tidak
memusatkan perhatiannya kepada para fungsionaris hukum (khususnya hakim),
akan tetapi justru orang-orang yang ada di bawah hukum. Realisme Scandinavia ini
banyak menggunakan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan pandangannya.
17 | P a g e
C. AMERICAN LEGAL REALISM
Realisme Amerika Serikat adalah merupakan pendekatan seara pragmatis
dan behaviouristis terhadap lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum Amerika
mengembangkan cara pendekatan tersebut dengan meletakkan tekanan pada
putusan-putusan pengadilan dan tindakan-tindakan hukum.
Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, hakim lebih
sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan
perundang-undangan, apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme
sangat bertentangan karena memang aliran relisme ini merupakan reaksi dari aliran
positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang
dalam undang-undang dan aliran realisme ini berusaha untuk merubah cara
pandang para ahli hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa
hukum itu sebagai praktek (law in action) hukum itu adalah suatu pengalaman dan
menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Llewellyn, suatu institusi hukum harus
memiliki pengalaman yang banyak dan para pekerja hukum dituntut untuk memiliki
kemampuan/keahlian untuk mengintepretasi hukum. Tokoh realisme Amerika lain
yaitu Oliver Wendell Holmes berpendapat yang dimaksud dengan hukum adalah
tindakan dari pengadilan terhadap fakta hukum yang terjadi, pandangan hukum
sebagai prediksi apa yang akan diputuskan oleh pengadilan ini yang menekankan
realisme di Amerika bersifat pragmatis dan empiris.
Menurut John Dewey Tujuan dari realisme di Amerika ini dimaksudkan
untuk menyelidiki bagaimana hukum bekerja dan bagaimana dipergunakan dengan
18 | P a g e
sesungguhnya hukum, yaitu dengan cara mengaitkan hukum dengan fakta
kehidupan yang ada dalam masyarakat. Aliran realisme di Amerika ini menuntut
pemenuhan kebutuhan hukum terhadap gejolak-gejolak yang terjadi dalam
masyarakat jadi apabila hukum itu hanya mengacu pada suatu aturan yang tetap
maka seakan-akan merupakan prinsip-prinsip logika, dengan prinsip tersebut hakim
menjatuhkan putuskan. Jerome Frank dalam tulisannya “Law and The Modern
Mind” hukum itu harus selalu ditemukan, karena apabila hakim dalam memutuskan
suatu perkara hanya didasarkan pada undang-undang sesungguhnya hakim itu
hanya menipu dirinya dengan menyembunyikan fakta bahwa tiap-tiap perkara
berbeda-beda jenis fakta hukumnya dan menuntut suatu putusan yang berbeda-beda
pula. Frank juga menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan hakim
dipengaruhi faktor politik, ekonomi, moral, simpati, dan antipati namun itu semua
hanya sekedar dijadikan pertimbangan.
Aliran realisme di Amerika juga mendapat pengaruh yang sangat besar
dari tokoh Llewellyn, dalam bukunya The Common Law Traditional, Llewellyn
mengembangkan suatu pemikiran bahwa setiap institusi hukum (hakim, jaksa,
pengacara dan pemerinntah) harus memiliki keterampilan dalam menafsirkan
hukum dan disini Llewelly menuntut dibutuhkannya logika, dan dalam bukunya
tersebut Llewellyn membagi dua konsep pemikiran yang dapat diprektekan di
pengadilan Amerika yaitu “Grand style”, tipe ini diterapkan pada saat pengadilan
tingkat banding dimana hakim di Amerika dalam membuat suatu keputusan lebih
menekankan pada logika dan keadaan disekitarnya, dan hakim pada tingkat banding
tidak meniru putusan hakim terdahulu dan mempelajari kembali yang
19 | P a g e
melatarbelakangi hakim terdahulu dalam menjatuhkan putusan. “Formal Style”
seebaliknya tipe ini lebih bersifat otoriter, formal dan logika, hakim dalam
membuat suatu keputusan diberikan ruang untuk menggunakan logika namun
hanya sebatas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang , Formal Style
tidak perduli pada fakta-fakta sosial.
Pada selanjutnya pemikiran Grand Style dan Formal Style ini sangat
mempengaruh situasi perkembangan hukum di Amerika, pada abad 19 Grand Style
sempat diterapkan di pengadilan Amerika dan berkembang kebentuk Formal Style,
hal ini memunculkan komentar dari Llewellyn yang mengharapkan pengadilan di
Amerika kembali kepada Grand Style karena hakim dalam memutuskan perkara
perlu melihat situasi yang ada di dalam suatu masyarakat. Namun sayangnya dari
pemikiran Llwellyn ini memunculkan suatu tanggaapan bahwa dengan hakim
diberikan kesempatan untuk menggunakan logika dan mempertimbangkan kondisi
yg ada dimasyarakat dalam menjatuhkan keputusan menimbulkan keanekaragaman
putusan hukum terhadap satu perkara sehingga tidak ada patokan hukum yang baik
itu seperti apa sehingga masyarakat dapat menerimanya.
Grand Style Formal Style
Model aturan hukum untuk menghasilkan efek z Jika x kemudian y
atau untuk alasan z jika x
Prinsip proposisi umum mewujudkan aturan dari jenis umum yang
kebijakan fungsinya adalah dapat digunakan sebagai
untuk memandu tetapi tidak premis dasar dari silogisme
20 | P a g e
untuk mengendalikan
interpretasi
Diagnosis masalah yang lingkup x adalah diragukan ruang lingkup aturan jelas
melibatkan permasalahan tetapi aplikasi adalah
hukum diragukan
Konsep peranan untuk menyelesaikan untuk menemukan dan
pengadilan ketidakadilan dengan menyatakan aturan yang
menggunakan kebijaksanaan berlaku dan untuk
dan akal yang bersumber menerapkannya pada fakta-
otoritatif fakta dari kasus ini
Sumber-sumber yang 1. Sumber otoritatif seperti 1. sumber otoritatif seperti
dapat dijadikan dasar negara dan kasus-kasus undang-undang dan kasus
pembenaran dalam 2. Prinsip 2. prinsip
memutuskan perkara 3. Kebijakan akal dan alasan 3. logika
4. temenuan penelitian di
sosial
Tipe teknik interpretasi 1. kerusakan aturan 1. literatur aturan
2. interpretasi terhadap kasus 2. “Simple cites”
dilakukan berdasarkan akal
dan alasan kebijakan
Estetika Berfungsi untuk memperbaiki Cara elegan
21 | P a g e
tujuan
Menurut K. Llewellyn dalam bukunya Using The New Jurisprudence
apa yang telah dikatakan mungkin dapat disimpulkan bahwa hakim dan para
pejabat ini tidak sepenuhnya bebas dan tidak harus sepenuhnya bebas membagi
pada analisis dan pemeriksaan lebih dekat menjadi dua fakta. Satu fakta yang
berkaitan dengan kontrol menahan diri, menahan hakim dan pejabat, fakta lain yang
bersangkutan dengan memungkinkan untuk mereka dari tingkat yang terbatas dan
jenis terbatas dari kelonggaran dan meletakkan pada mereka tugas untuk latihan
mereka ujung keterampilan dan penilaian dalam kelonggaran dalam
menterjemahkan satu kasus. Kedua fakta ini harus dilihat dan keduanya harus
diperhitungkan oleh yurisprudensi yang bertujuan untuk menutupi fakta yang jelas
dan kebijakan diselesaikan dari sistem hukum kita, karena ada dua jenis kebebasan
pejabat pengadilan atau lainnya yang datang dalam pertanyaan dan jenis kedua
yang sangat berbeda itu adalah fakta dalam sistem hukum kita bahwa hakim tidak
berarti bebas untuk menjadi sewenang-wenang dan kebutuhan vital kita bahwa
mereka tidak harus gratis menjadi sewenang-wenang telah tertangkap ke dalam
alasan-alasan atau doktrin tentang hukum dan bukan laki-laki dan tentang aturan
menentukan kasus tetapi juga kenyataan bahwa sistem hukum kita tidak
menyesuaikan dengan kasus individu dan perubahan kondisi kita dan lembaga-
lembaga dan fakta itu berarti bahwa hakim dan pejabat lainnya bebas untuk
beberapa derajat nyata untuk bersikap adil dan bijaksana dan bahwa kita memiliki
22 | P a g e
kebutuhan vital bahwa para hakim dan pejabat lainnya akan terus menjadi nyata
untuk beberapa derajat bebas untuk menjadi bijaksana dan hanya fakta yang terjadi
namun tidak telah terjebak ke sebuah alasan yang sama tajam atau sama berharga
atau doktrin. Namun hal yang tidak kalah penting dari sistem hukum kita dan tugas
hakim kita, ada hukum yang kita rasakan juga impersonal dan dianggap sebagai
hasil pemikiran keras untuk menemukan hukum.
Llwellyn dalam bukunya yg berjudul “My Philosophy of Law”
menjelaskan ada waktu ketika hukum menjadi perhatian para filsuf dan dipahami
sebagai bagian dari filosofi ada kekhawatiran baru-baru ini antara para ilmuwan
sosial dengan hukum sebagai ilmu sosial. Pengacara menganggap hukum sebagai
kerajinan dan sebagai profesi. Negarawan telah mengenal hukum sebagai salah satu
aspek kunci dari masyarakat sebagai panduan, sebagai alat. Dalam hukum
kebenaran masing-masing hal-hal yang telah disebutkan adalah hal yang lebih pada
bagian besar dari perselisihan antara jurisprudes kehilangan banyak makna dan jika
fase hukum yang secara khusus untuk satu dan lain menjadi hubungan dengan
hukum secara keseluruhan.
Hal yang dianggap penting adalah lembaga yang berkembang, dan
lembaga yang diperlukan dalam masyarakat. Sebuah lembaga tentu saja tidak
pernah terdiri dari aturan sendiri ataupun cita-cita saja, aturan sebagai salah satu
bagiannya. Dalam kasus hukum, institusi mengandung salah satu bagian tubuh yang
luar biasa dan sangat penting dari aturan, terorganisir (cukup longgar) di sekitar
konsep dan ditekankan melalui prinsip-prinsip. Paduan aturan-aturan dan prinsip-
prinsip hukum yang tepat, ada aturan lain dan konsep lainnya, teknik dirumuskan
23 | P a g e
preseden konstruksi dan sejenisnya untuk membimbing manipulasi lembaga
hukum. Setiap lembaga hukum akan mengandung ideologi dan ide meresap kuat
dan tidak secara eksplisit. Sebagian besar implisit, dan yang lulus hampir tidak
disebutkan dalam buku.
Llwellyn juga mengatakan apabila masyarakat menginginkan keadilan
ditegakkan dan dijunjung tinggi maka setiap “The Law Job” perlu dilakukan
pendekatan-pendekatan fungsional hukum. Sebuah institusi adalah suatu aktivitas
yang teratur yang dibuat menurut suatu pekerjaan (job) atau sekumpulan pekerjaan
suatu institusi mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan yang
paling penting adalah untk melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan
dengan baik secara efektif. Ada 5 katagori yang harus diperhatikan ketika “The
Law Job” menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu :
1. Penentuan kasus-kasus bermasalah : kesalahan-kesalahan, keluhan-keluhan, dan
sengketa. Hal ini dianggap the law job adalah merupakan tempat/pusat untuk
memperbaiki hukum yang dianggap rusak atau tidak sesuai lagi dengan tuntutan
perkembangan yang ada di masyarakat.
2. Pencegahan, sekaligus memberikan harapan untuk menghindari kesulitan.
3. Menghimpun peratura-peraturan hukum oleh penguasa dan mengatur prosedur-
prosedur yang menandai tindakan-tindakan apa yang tergolong untuk itu,
termasuk konstitusi;
4. Bagian positif dari pekerja (law work) melihat bagaimana mestinya (tidak detail)
secara keseluruhan organisasi masyarakat, agar dapat melakukan penyantunan-
penyantunan, arahan-arahan dan rangsangan-rangsangan;
24 | P a g e
5. Membuat metode hukum yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk
menyelesaikan masalah-masalah hukum dan dapat dipergunakan setersunya
dikemudian hari.
Dalam rangka melakukan tugas dan fungsi law job tersebut masyarakat
membentuk suatu institusi yang disebut law and government.
D. SCANDINAVIAN LEGAL REALISM
Aliran Scandinavia condong pada ideologi social welfare, dimana hal ini
terlihat jelas dalam tulisan-tulisan Lundstedt, meskipun dia tidak pernah mengakui
bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh ideologi. Hagerstorm dipandang sebagai
Bapak dari aliran ini, meskipun masih terdapat beberapa tokoh lain yang sangat
berpengaruh dan terkenal yakni Olivecrona, Lundstet dan Ross.
Menurut Lloyd D. dan Freeman, terdapat beberapa pokok-pokok pikiran
penting yang menjadi mainstream dari aliran ini, antara lain:
1) Law as Fact. Aliran ini berkeyakinan bahwa hukum hanya bisa dijelaskan
melalui fakta-fakta yang bisa diobservasi, dan studi tentang fakta ini –yang
disebut dengan ilmu pengetahuan hukum- karenanya merupakan sebuah ilmu
pengetahuan sebagaimana ilmu pengetahuan lain yang peduli dan
memfokuskan diri pada fakta dan kejadian dalam hubungan sebab-akibat.oleh
karena itu, keyakinan tentang kekuatan mengikat, kebenaran hukum, eksistensi
hak dan kewajiban, keyakinan tentang hak property dipisahkan dari khayalan
dan dunia metafisika.
25 | P a g e
Bagi Olivecrona, aturan hukum merupakan “perintah yang independen” yang
termanifestasikan dalam bentuk perintah, namun tidak seperti perintah yang
berasal dari seseorang. Hukum termanifestasikan dalam “rasa” dari rangkaian
kaliman dalam undang-undang, dan ditangkap oleh alam pikiran manusia dan
selanjutnya mempengaruhi tingkah laku manusia. Lundstedt menambahkan
bahwa aturan hukum hanyalah sebuah prosedur untuk mencapai tujuan tertentu
(dalam hal ini adalah kesejahteraan sosial). Lundstedt memandang bahwa hak
dan kewajiban hanyalah merupakan konklusi hukum. Dia mencontohkan
bahwa hak atas property sebenarnya hanyalah tiadanya resiko hukum bagi
pemilik property untuk melakukan tindakan-tindakan atas properti tersebut.
Dengan demikian, property right tidak muncul dari das sollen, melainkan dari
das Sein.
2) Theory of Law. Ross membedakan 2 jenis ilmu hukum, pertama hukum dalam
arti yang dimuat dalam undang-undang, dan kedua kalimat-kalimat dalam buku
dimana hukum dinyatakan. Kategori pertama bersifat menentukan, sedangkan
yang kedua lebih mengarah kepada pengetahuan tentang apa hukum yang
sebenarnya yang berisi pernyataan dan penjelasan. Bagi Ross, validitas hukum
adalah serangkaian abstrak dari ide-ide normatif yang disajikan dalam sebuah
skema intepretasi atas fenomena hukum dalam kenyataan, yang dimaksdukan
untuk memprediksikan aktifitas para hakim. Dia menyatakan bahwa norma
hukum utamanya ditujukan bukan kepada seluruh masyarakat, namun
merupakan petunjuk kepada hakim. Aturan hukum adalah aturan tentang
penggunaan kekuatan dan ditujukan kepada para pejabat terkait. Contoh,
26 | P a g e
larangan membunuh, merupakan petunjuk bagi hakim dan beberapa instansi
pemerintah dalam berurusan dengan kasus-kasus pembunuhan yang diajukan
kepada mereka. Dalam pandangan Ross, semakin efektif pemenuhan aturan
oleh masyarakat, maka semakin sulit untuk mengukur validitas (hukum) nya,
karena pengadilan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan reaksinya.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa hukum adalah valid jika hakim
menganggapnya mengikat. Namun, pemikiran Ross ini dianggap banyak
menimbulkan persoalan karena dianggap sulit untuk menyelidiki pemikiran
hakim.
3) Prinsip-prinsip verifiabilitas. Fakta, bagi aliran realis merupakan hal yang tidak
bisa ditawar, dan menolak metafisika. Dalam hal ini, terdapat kemiripan antara
aliran ini dengan legal positivism. Ross mengatakan bahwa hanya ada satu
dunia dan satu kognisi (kesadaran). Seluruh ilmu pengetahuan (termasuk ilmu
pengathuan hukum) hanya memustakan perhatian kepada fakta, seluruh dalil
ilmu pengetahuan menyangkut realitas, dan seluruh yang tidak sepenuhnya
logis -matematis- selalu merujuk kepada uji pengalaman. Studi hukum
doktrinal bagi Ross dianggap sebagai ilmu pengetahuan sosial empirik. Dia
juga mengatakan bahwa makna diberikan terhadap fakta yang dapat
diferivikasi, sehingga dalil-dalil yang tidak dapat diverifikasi maka tidak
bermakna. Namun demikian, Lloyd D. Dan Freeman menganggap bahwa
pandangan Ross ini bermasalah dengan pemahaman tentang kegunaan bahasa,
yang menurutnya bersifat tunggal. Padahal dalam kenyataannya kegunaan
bahasa dapat bermacam-macam. Meskipun demikian, dalam perkembangan
27 | P a g e
berikutnya, aliran ini lebih bersikap toleran terhadap keragamaan kegunaan
bahasa. MacCormak mengatakan bahwa keragaman fungsi bahasa dan realitas
psikologis dari keyakinan dan perasaan adalah elemen utama dari penjelasan
Ross dan Olivecrona mengenai aturan hukum dan viliditasnya, dan juga hak-
hak hukum. Ross membuat 3 perbedaan atas perkataan yang digunakan dalam
aturan hukum: indicative, directive dan emotive. Sedangkan Olivecrona
membedakan bahasa hukum ke dalam 2 kategori: technical (yang bersifat
pasif), dan performative (yang bersifat kreatif).
4) Asal mula hukum. Dalam pandangan Olivecrona, asal mula hukum sejatinya
adalah pertanyaan tentang asal mula histori dan faktual tentang perkembangan
“aturan yang luar biasa, bersifat magis-religius yang ditemukan dalam
masyarakat kuno”.
5) Reductionism dan legal concept. Menurut Ross, konsep dapat selalu direduksi
dengan analisa atas serangkaian dalil yang setara, atau dapat disubtitusikan.
6) Feature of law. Menurut Olivecrona, kinerja sistem hukum tidaklah mistis, atau
didasarkan pada enititas yang fiktif, misalnya negara atau sifat mengikat dari
hukum. Dia beranggapan bahwa hukum diproduksi oleh sekumpulan orang
yang berada dalam sebuah organisasi negara yang mampu menjalankan hukum
melalui kekuatan pemaksa yang dimilikinya, dan sekumpulan orang di lembaga
legislatif yang dapat menghadirkan tekanan psikologis terhadap masyarakat.
7) Hukum dan moralitas. Dalam pemikiran aliran Skandinavia, gagasan-gagasan
moral sebenarnya dibentuk oleh hukum. Hukum menjadi faktor utama yang
mempangaruhi standard moral, terutama karena kemampuannya untuk
28 | P a g e
menggunakan kekuatan untuk menegakkanya. Teori ini memang sangat rentan
untuk diperdebatkan, terutama jika dipertanyakan tentang mana yang lebih
dulu hadir, apakah moral ataukah hukum.
8) Ideologi hukum-method of Justice dan Social Welfare. Kebanyakan kelompok
realis mendukung konsep legal ideology atau method of justice dengan
menyandarkan diri pada tujuan material hukum, mengutamakan sistem hukum
yang aktual, sehingga menolak aspek metafisika, atau penggunaan hukum alam
atau nilai keadilan sebagai parameter penilaian objective, karena menurut
aliran realis, sebuah penilaian pastilah subjectif. Bagi Lundstedt, jurisprudence
haruslah berdasarkan observasi atas fakta, bukannya berdasarkan atas penilaian
individual atau metafisika.
1. Perbedaan Realisme Amerika dan Skandinavia
Meskipun sama-sama dalam satu aliran Realisme, namun terdapat
sedikit perbedaan antara aliran Scandinavian Realism dan Amerika. Lloyd D.
dan Freeman mencatat perbedaan antara keduanya sebagai berikut:
1. Realisme Amerika lebih memfokuskan diri pada kerja praktis untuk
mengkaji proses hukum, berbeda dengan Realisme Skanidnavia yang lebih
berfokus kepada operasi teoritis atas sistem hukum secara keseluruhan.
2. Skandinavia memang merepresentasikan aliran empiris yang ekstrem,
namun Amerika justru yang paling depan dalam menekankan pentingnya
sutdi faktual dalam rangka mencari solusi atas problem hukum.
Skandinavia tampak lebih mengandalkan pada argumen apriori dalam
menemukan solusi atas problem hukum.
29 | P a g e
3. Gerakan Realisme Skandinavia dipengaruhi oleh tradisi filsafat Eropa,
sedangkan realisme Amerika lebih dipengaruhi oleh karakter empirisme
Inggris.
2. Pemikiran Tokoh Scandinavian Realism
Aliran Realisme Skandinavia digawangi oleh banyak tokoh, seperti
Axel Hagerstrom yang dianggap sebagai Bapak dari aliran ini. Hagerstrom
bukanlah ahli hukum, melainkan ahli filsafat yang memfokuskan perhatian
kepada hukum dan etika sebagai sumber yang subur bai metafisika. Dia
berambisi untuk menjadikan hukum sebagai alat bantu untuk mereorganisasi
masyarakat sebagaimana ilmu pengetahuan alam telah berhasil
mentransformasikan kehidupan manusia. Untuk mencapainya, dia menganggap
bahwa ilmu hukum harus dibebaskan dari mitos, teologi dan metafisika. Logika
dan bahasa hukum menurutnya dipenuhi oleh konsep-konsep palsu. Oleh
karena itu, untuk menghancurkan pengaruh metafisika transedental, maka jalan
untuk memulainya paling tepat adalah melalui hukum.
Hak, kewajiban, kehendak negara, dan lain-lain merupakan
permainan kata-kata belaka, namun tampaknya ilmu hukum tidak bisa
melepaskan diri darinya. Kesalahan ini harus diperbaiki, dan teori obyektif
tentang pengetahuan harus ditegakkan. Filsafat hukum baginya adalah sebuah
sosiologi hukum tanpa investigasi empirik, tapi dibangun di atas analisis
konseptual, historis dan prikologis. Tulisan Hagerstrom kebanyakan
merupakan kritik atas kesalahan cara berpikir hakim.
30 | P a g e
Di samping itu, terdapat beberapa tokoh lain, yakni Ross,
Olivecrona, Julius Stone, Jhon Rawls, dan lain-lain. Makalah ini akan mencoba
untuk lebih menyoroti secara lebih mendalam atas pemikiran Olivecrona, dan
dilanjutkan ringkasan gagasan utama dari tokoh lainnya.
a. Karl Olivecrona (1897 - 1980)
Olivecrona adalah seorang ahli hukum dan filsafat yang
berkebangsan Swedia. Dia belajar hukum di Universitas Upsala (1915-
1920) dan menjadi murid Hagerstrom. Selanjutnya dia menjadi professor
di bidang prosedur hukum dan filsafat hukum di Universitas Lund.
Tulisan-tulisan beliau banyak menekankan kepada arti penting psikologi
dalam gagasan hukum.
Beberapa pemikiran penting Olivecrona antara lain:
1) Hukum sebagai fakta
Dalam tulisan yang dipublikasikan pertama pada tahun 1939,
terdapat beberapa pemikiran penting yang termuat di dalamnya, yakni:
a) Binding force of law. Olivecrona meyakini bahwa hukum berasal
dari kreasi manusia. Hukum dibuat melalui proses legislasi atau
oleh orang biasa. Dengan kata lain, hukum dibuat melalui proses
alami, yang menghasilkan dampak yang alami juga dalam bentuk
tekanan kepada masyarakat. Aturan hukum dianggap sebagai
tindakan hakim dalam memeriksa kasus-kasus terkait dengan
perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat yang
31 | P a g e
lain. Dengan demikian, para pembuat hukum sebenarnya
mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat.
Hukum merupakan kaitan antara sebab dan akibat, hukum berada
di antara waktu dan tempat. Sehingga baginya hukum yang
dianggap berada dalam proses alami dan efek alami, tidak dapat
berada pula dalam di luar itu (sesuatu yang metafisik).
Aturan hukum adalah gagasan tentang aksi imaginatif dari hakim
dalam situasi yang imaginatif. Hukum tidak berada di ruang
hampa, namun selalu terkait dengan situasi dan aturan lainnya,
dimana keterkaitan ini selalu dapat diteliti. Sebagai contoh,
tuduhan terhadap pelaku pembunuhan harus dikaitkan dengan
persyaratan umur dari tertuduh, pemahaman dia tentang tuduhan
yang diarahkan kepadanya,
Dalam kontruksi pemikian yang demikian, maka daya mengikat
dari hukum muncul dari gagasan dalam alam pikiran manusia.
b) Aturan hukum bukanlah perintah yang tepat/jelas. Ada 2
pertanyaan mendasar yang berusaha dijawab oleh Olivecrane. Dari
mana perintah hukum berasal ? dan bagaimana perintah hukum
seharusnya mengambil bentuk dalam aturan hukum ?
Sebagaimana kaum relais lainnya Olivecrona meyakini bahwa
perintah hukum tidak berasal dari luar manusia. Namun untuk
menjelaskan hal ini, konotasi yang dibangun untuk menjelaskan
karakteristik manusia yang mampu memberikan perintah hukum
32 | P a g e
tidak mungkin diasosiasikan kepada manusia secara perseorangan,
karena pemberi perintah hukum haruslah memenuhi kualifikasi
super-human. Secara empirik, konotasi ini diarahkan kepada
negara.
Namun, dalam kenyataannya, negara bukanlah manusia. Negara
adalah sebuah organisasi pemerintahan yang menjalankan negara.
Tidak mungkin negara –dengan sendirinya- mengeluarkan
perintah. Oleh karena itu, Olivecrona mengatakan bahwa
pemahaman yang tepat adalah bahwa perintah hukum muncul dari
individu-individu di dalam organisasi negara.
Terkait dengan aturan hukum sebagai perintah, pada dasarnya
perintah itu tidak sama dengan perintah yang diberikan oleh
seseorang kepada orang lain. Perintah individual ini biasanya
terwujud dalam kalimat yang jelas sesuai keinginan pemberi
perintah, sehingga perintah individual ini menimbulkan implikasi
berupa munculnya hubungan personal. Model ini tidak muncul
dalam aturan normatif hukum. Perintah dalam aturan hukum
muncul dalam dalam bentuk perintah imaginatif yang dipahami
oleh alam pikiran manusia.
c) Ordinary legislation. Olivecrona berusaha menjawab pertanyaan
klasik tentang proses legislasi, bagaimana sebuah draft peraturan
yang pada dasarnya hanya merupakan serangkaian kalimat fiktif,
dapat menjadi aturan hukum dan memiliki dayat ikat ? Dia
33 | P a g e
menjelaskan bahwa kekuatan dari peraturan muncul dari
kesepakatan awal yang tertuang dalam konstitusi yang
dipergunakan oleh negara-negara modern. Konstitusi disepakati
sebagai pedoman dasar dalam pengaturan masyarakat, dan
mengikat seluruh warga negara. Konstitusi menjelaskan prosedur
pendelegasian kepada pihak tertentu untuk menjalankan legislasi.
Kesepakatan inilah yang selanjutnya menjadi kerangka
pemahaman dalam pemikiran warga negara yang menghasilkan
kepatuhan atas produk dari proses legislasi.
d) Penggunaan kekuatan dalam organisasi negara. Penggunaan
kekuatan oleh organisasi negara dalam penerapan hukum
merupakan sebuah kepastian, baik untuk hukum pidana maupun
perdata. Dalam konteks hukum perdata, penggunaan kekuatan
dimungkinkan jika terjadi pengingkaran terhadap putusan hukum.
Menurut Olivecrona, upaya untuk menanggalkan penggunaan
kekuatan negara atau menjadikan penggunaan kekuatan negara
sebagai prioritas kedua dalam penegakan hukum adalah sesuatu
yang naif dan tidak berguna. Meskipun demikian, Olivecrona juga
mengatakan bahwa penggunaan kekuatan negara tidak harus selalu
dikedepankan, kekuatan atau kekerasan dapat disimpan sebagai
background, namun hal ini dapat berhasil jika kondisi masyarakat
telah berada pada situasi kedewasaan hukum.
34 | P a g e
e) Hukum mengandung aturan tentang kekuatan. Pandangan
Olivecrona mengenai hal ini pada dasarnya memperjelas relasi
antara hukum dengan penggunaan kekuatan negara. Pada intinya,
dia ingin mengatakan bahwa kekuatan negara bukanlah penopang
atau penjaga hukum. Namun, baginya, justru penggunaan kekuatan
negara itu menjadi bagian yang inheren dalam aturan hukum.
Bagaimana dalam koteks hukum perdata ? Memang dalam konteks
hukum perdata yang ditekankan adalah penggunaan unsur etis
untuk memunculkan kepatuhan. Namun, bagi Olivecrona faktor
etis ini adalah merupakan bagian lain dari kekuatan negara. Dan
dalam hal ini, masyarakat harus mengupayakan agar perilaku
mereka sesuai dengan aturan hukum (dalam hukum perdata).
f) Standard moral dan hukum. Bagi oleivecrona, asumsi bahwa moral
menjadi landasaan hukum, atau sumber inspirasi hukum, adalah
tidak tepat. Bahkan perdebatan tentang apakah ide keadilan itu
menjadi landasan dan rujukan bagi hukum juga dianggap tidak
penting. Baginya, justru yang penting untuk didiskusikan adalah
apakah ide keadilan menjadi faktor utama dalam hukum, ataukah
ide keadilan justru dibentuk oleh hukum. Dalam hal ini,
Olivecrona meyakini bahwa hukum menjadi instrument pembentuk
moralitas masyarakat, meskipun dalam hal tertentu, karena hukum
tidak bisa memprediksikan perkembangan moral, maka dalam
proses perubahan hukum, fakta tentang ide moral juga dapat
35 | P a g e
menjadi inspirasi perubahan. Dia menggarisbawahi pentingan
pengaruh moral dari hukum untuk mengoptimalkan efektifitasnya.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh
mengandalkan dampak moral yang terkandung dalam aturan
hukum, karena dampak moral ini bersifat sangat individual. Oleh
karena itu, untuk memaksimalkan daya atau pengaruh moral dari
hukum agar dapat meluas kepada masyarakat, maka dalam proses
pembuatan hukum diperlukan upaya untuk memastikan bahwa
aturan hukum yang dibuat harus reasonable bagi mayoritas
masyarakat, ditunjang dengan penerapan sanksi secara konsisten
dan imparsial. Dan penggunaan kekuatan negara harus dilakukan
dalam konteks propaganda untuk menyiapkan kondisi psikologis
masyarakat agar dapat menyerap dan melaksanakan perintah
hukum.
2) Bahasa Hukum dan Realitas
Hukum, keputusan pengadilan, maupun kontrak berfungsi
untuk mempengaruhi perilaku manusia, sehingga penggunaan bahasa
hukum harus didasarkan kepada upaya pencapaian tujuan tersebut. Hal
ini disebut Olivecrona sebagai directive language, sebagai kebalikan
dari reporting language. oleh karena itu dia menyarankan agar dalam
konteks hukum, dipergunakan directive language dan menghindari
reporting language.
36 | P a g e
Dalam penggunaan bahasa hukum, dia juga menekankan
pentingnya peltakan konteks yang tepat, karena dengannya, akan
mampu menghasilkan efek psikologis yang kuat. Peletakan konteks ini
termasuk juga penggunaan institusi atau orang yang tepat untuk
melakukannya. Ibaratnya, pembuatan perintah oleh orang yang tidak
memiliki kekuasaan untuk itu, tidak akan mampu menghasilkan efek
psikologis yang mampu mendorong masyarakat untuk mengikutinya.
Untuk mengilustrasikan pemikirannya ini, Olivecrona merujuk ilustrasi
yang dibuat oleh Austin dalam penamaan kapal Queen Elizabeth. Di
samping itu, dia juga membuat ilutrasi dalam bentuk pesta pernikahan.
Terkait dengan ilustrasi ini, dia menjelaskan lebih jauh bahwa pesta
pernikahan memiliki efek psikologis yang mengikat pasangan yang
menikah, dan juga negara.
b. Alf Ross (1899 - 1979)
Ross (ahli hukum Denmark) berpendapat, bahwa hukum adalah
suatu relaitas sosial. Ross berusaha membentuk suatu teori hukum yang
empiris belaka, tetapi yang dapat mempertanggungjawabkan keharusan
normatif sebagai unsur mutlak dari gejala hukum. Hal ini hanya mungkin,
kalau berlakunya normatif dari peraturan-peraturan hukum ditafsirkan
sebagai rasionalisasi atau ungkapan simbolis dari kenyataan-kenyataan
fisio-psikis. Maka dalam realitas terdapat hanya kenyataan-kenyataan saja.
37 | P a g e
Keharusan normatif yang berupa rasionalisasi dari simbol itu, bukan
realitas, melainkan bayangan manusia tentang realitas.
Perkembangan hukum , menurut Ross, melewati empat tahapan.
Pertama, hukum adalah suatu sistem paksaan yang actual. Kedua, hukum
adalah suatu cara berlaku sesuai dengan kecendrungan dan keinginan
anggota komunitas. Tahapan ini baru diterapkan apabila orang mulai takut
akan paksaan, sehingga selanjutnya paksaan itu mulai ditinggalkan.
Ketiga, hukum adalah suatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti
yuridis yang benar. Ini terjadi karena anggota komunitas sudah terbiasa
dengan pola ketaatan terhadap hukum. Keempat, supaya hukum berlaku,
harus ada kompetensi pada orang-orang yang membentuknya.
c. H.L.A. HART (1907 - 1992)
Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan, hukum harus dilihat,
baik dari aspek eksternal maupun internalnya. Dari segi eksternal, berarti
hukum dilihat sebagai perintah dari penguasa, sebagaimana dikatakan
Austin. Di samping itu, ada aspek internal, yaitu keterikatan terhadap
perintah dari penguasa itu secara batiniah.
Norma-norma hukum dapat dibagi dua, yaitu norma primer dan
skunder. Norma primer adalah norma yang menetukan kelakuan subjek-
subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang
dilarang. Nnorma sekunder ini memsatikan syarat-syarat mengenai
berlakunya norma primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis
dari norma itu. Sebab itu, mereka disebut petunjuk pengenal (rule of
38 | P a g e
recognation). Disamping itu mereka memastikan syaratbagi perubahan
norma-norma itu (rule of change) dan bagi dipecahkannya konflik dalam
rangka norma-norma itu (rule of adjudication).
Tiga sifat dari norma sekunder seperti disebutkan di atas
merupakan norma dasar. Di sini pendapat Hart agak mirip dengan Kelsen,
dalam membahas tentang Groundnorm. Menurut Hart, norma dasar ini
hanya berhubungan dengan pandangan eksternal terhadap hukum dan
dianggap sekedar suatu kenyataan. Jadi tidak mengikat secara batiniah
sepertiGroundnorm.
Dalam memandang materi hukum, Hart berpendapat bahwa
materi hukum diturunkan dari prinsip-prinsip moral, termasuk prinsip dari
kenyataan hidup tertentu. Sekalipun demikian, sebagaiman penganut
Positivisme Hukum, Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam
arti das Sein) dan moral (das Sollen). Adapun yang disebut hukum,
hanyalah yang menyangkut aspek formal. Artinya, suatu hukum dapat saja
disebut hukum, walaupun secara material tidak layak untuk ditaati karena
bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.
d. Julius Stone
Julius Stone memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial.
Makna drai kenyataan sosial ini dapat ditangkap melalui suatu
penyelidikan logis-analitis, sebagaimanana telah dipraktikkan dalam
mazhab hukum Austin dan kawan-kawan. Stone bermaksud mengerjakan
suatu ajaran tentang keadilan yang menjadi ukuran bagi tata hukum yang
39 | P a g e
berlaku. Hal ini merupakan kemajuan, sebab secara tradisional dalam
mazhab hukum analitis norma-norma hukum sama sekali tidak dipelajari.
Pandangan Stone tentang hukum tidak berbeda dengan Hart. Ia
juga berpendapat hukum harus dibedakan dari moral. Hukum adalah
semua aturan, yang menagndung aspek moral maupun tidak.
e. John Rawls (lahir 1921)
Rawls adalah tokoh yang meyakini bahwa prinsip-prinsip etika
dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil.
Rawls mengembangkan pemikirannya tentang masyarakat yang adil
dengan teori keadilannya yang dikenal pula dengan teori Posisi Asli.
Dalam mengembangkan teorinya, Rawls banyak terpengaruh oleh aliran
Utilitarianisme.
Uraian tentang keadilan yang berasal dari John Rawls,
dipandang sebagai teori yang komprehansif sampai saat ini. Teori Rawls
sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme.
Sekalipun demikian, Rawls sendiri sering dimasukkan dalam kelompok
penganut Realisme Hukum.
Rawls berpendapat, perlu ada keseimbangan antara kepentingan
pribadi dengan kepentingan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari
keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan .
keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya
dengan keadilanlah ada jaminan stbilitas hidup manusia.
40 | P a g e
Hukum, menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh
dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan
orang lain, sebagaimana diajarkan Utilitarisme. Hal ini tidaklah cukup.
Menurut Rawls, hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat
mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.
Secara garis besar ada tiga prinsip yang dikemukakan oleh
Rawls, yaitu prinsip: Pertama, kebebasan yang sama besarnya. Kedua,
perbedaan, dan Ketiga, persamaan yang adil atas kesempatan.
IV. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:
1. Filsafat hukum memiliki peran penting dalam membantu merenungkan kembali
penerapan sistem hukum serta membantu mengembalikan fungsi hukum ke arah yang
seharusnya.
2. Kemunculan dan perkembangan aliran-aliran dalam filsafat hukum selalu berjalan
seiring dengan dialektika sejarah terutama menyangkut peran hukum dalam proses
kehidupan kenegaraan. Perkembangan politik, dan relasi kekuasaan dengan
masyarakat selalu menjadi latar belakang penting yang membayangi evolusi aliran
filsafat hukum.
3. Aliran Legal Realism muncul sebagai reaksi atas aliran hukum alam dan legal
positivism. Konsepsi yang dibangun oleh aliran ini dipengaruhi sebagian oleh
pandangan-pandangan dari aliran utilaterianism.
4. Aliran legal realism dapat dibagi menjadi 2 bagian; pertama aliran legal realism
Amerika, dan kedua, aliran legal realism Skandinavia.
41 | P a g e
5. Aliran legal realism Amerika menitik beratkan pandangan bahwa :
A. hukum tidak statis dan selalu bergerak secara terus menerus sesuai dengan
perkembangan jamannya dan dinamika masyarakat dan menempatkan hakim
sebagi titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum sehingga hakim harus
menggali hukum dan menemukan hukum.
B. Aliran legal realism Amerika memandang bahwa hal penting yang berpengaruh
dalam pembentukan hukum adalah logika, prasangka, dan gejolak yang terjadi
dalam masyarakat.
C. Aliran Legal realism Amerika adalah merupakan hasil pendekatan secara
pragmatis, empiris dan menganggap hukum itu harus bersih dari nilai-nilai
6. Aliran legal realism Scandinavia menitikberatkan pandangan bahwa:
A. Hukum adalah fakta dan hanya bisa dijelaskan melalui fakta-fakta yang bisa
diobservasi. Oleh karena itu, keyakinan tentang kekuatan mengikat, kebenaran
hukum, eksistensi hak dan kewajiban, keyakinan tentang hak property dipisahkan
dari khayalan dan dunia metafisika. Hak dan kewajiban hanyalah merupakan
konklusi hukum, bukan sesuatu yang muncul dari kekuatan di luar manusia. Dia
mencontohkan bahwa hak atas property sebenarnya hanyalah tiadanya resiko
hukum bagi pemilik property untuk melakukan tindakan-tindakan atas properti
tersebut. Dengan demikian, property right tidak muncul dari das sollen, melainkan
dari das Sein.
B. Validitas hukum adalah serangkaian abstrak dari ide-ide normatif yang disajikan
dalam sebuah skema intepretasi atas fenomena hukum dalam kenyataan, yang
dimaksudkan untuk memprediksikan aktifitas para hakim. Norma hukum
utamanya ditujukan bukan kepada seluruh masyarakat, namun merupakan
petunjuk kepada hakim. Semakin efektif pemenuhan aturan oleh masyarakat,
maka semakin sulit untuk mengukur validitas (hukum) nya, karena pengadilan
42 | P a g e
tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan reaksinya. Oleh karena itu, dia
mengatakan bahwa hukum adalah valid jika hakim menganggapnya mengikat.
C. Kinerja sistem hukum tidaklah mistis, atau didasarkan pada enititas yang fiktif,
misalnya negara atau sifat mengikat dari hukum. Dia beranggapan bahwa hukum
diproduksi oleh sekumpulan orang yang berada dalam sebuah organisasi negara
yang mampu menjalankan hukum melalui kekuatan pemaksa yang dimilikinya,
dan sekumpulan orang di lembaga legislatif yang dapat menghadirkan tekanan
psikologis terhadap masyarakat.
D. Hukum menjadi faktor utama yang mempangaruhi standard moral, terutama
karena kemampuannya untuk menggunakan kekuatan untuk menegakkanya.
7. Meskipun sama berada dalam satu aliran, terdapat perbedaan antara realisme Amerika
dan Skandinavia sebagai berikut:
A. Realisme Amerika lebih memfokuskan diri pada kerja praktis untuk mengkaji proses
hukum, berbeda dengan Realisme Skanidnavia yang lebih berfokus kepada operasi
teoritis atas sistem hukum secara keseluruhan.
B. Skandinavia memang merepresentasikan aliran empiris yang ekstrem, namun
Amerika justru yang paling depan dalam menekankan pentingnya sutdi faktual dalam
rangka mencari solusi atas problem hukum. Skandinavia tampak lebih mengandalkan
pada argumen apriori dalam menemukan solusi atas problem hukum.
C. Gerakan Realisme Skandinavia dipengaruhi oleh tradisi filsafat Eropa, sedangkan
realisme Amerika lebih dipengaruhi oleh karakter empirisme Inggris.
43 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
Bismar Siregar, 1989, Rasa Keadilan, PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya.
Muchsan, 1985, Hukum Tata Pemerintahan, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Leon Duguit, 1919, Law in the Modern State, Limited Amsterdam University
Azizy, A. Qadri, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum
Umum, Gama Media Offset, Yogyakarta, 2002
Friedmann, W., alih bahasa Muhammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas
Teori-Teori Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, !990)
Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta,
1985
Leod, Ian Mc, Legal Theory, Macmillan Press Ltd, 1999
44 | P a g e