Pan d u a n Pe l a k s a n aan
Kode Etik
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
Panduan Larangan Pegawai
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
1 Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.
Setiap Pegawai dilarang berlaku diskriminatif kepada WP,
sesama pegawai ataupun pihak lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas. Tidak berlaku diskriminatif berarti tidak
memihak atau tidak membedakan seseorang berdasarkan
hubungan kekerabatan, suku, agama, golongan, jabatan,
jender, status ekonomi, atau kriteria lainnya.
2 Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.
a. Pegawai mempunyai hak untuk memilih dan
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum
(Pemilu) dan atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam rangka menjaga independensi dan netralitas
Pegawai, khususnya dalam pelaksanaan tugas pada
saat melayani WP, sesama Pegawai, maupun pihak
lain, Pegawai DJP tidak diperkenankan untuk menjadi
anggota dan atau simpatisan aktif partai politik.
b. Dengan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif
partai politik, Pegawai diharapkan dapat bersikap
netral dan objektif dalam membuat keputusan dalam
pelaksanaan tugas.
c. Pegawai tidak diperkenankan membawa, menggunakan
dan menyebarluaskan atribut-atribut partai politik di
lingkungan kantor.
Contoh:
A adalah pegawai pada KPP XYZ. Pada saat masa Pemilu
berlangsung, A secara aktif ikut serta dalam kampanye salah
satu partai politik serta menyebarluaskan atribut partai politik di
lingkungan kantor. Perbuatan A tersebut telah melanggar Kode
Etik.
19
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
3 Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung
maupun tidak langsung.
Setiap Pegawai pada hakikatnya memiliki jabatan dan atau
kewenangan tertentu. Pegawai harus menjaga perilakunya
dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik
langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi,
WP, sesama Pegawai atau pihak lainnya. Penyalahgunaan
kewenangan dapat terjadi dengan cara antara lain:
a. mempergunakan jabatan untuk memaksakan suatu
keputusan secara sepihak yang menguntungkan pribadi,
misalnya melakukan intervensi proses pemeriksaan atau
keberatan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi
tidak objektif;
Contoh:
A adalah Kepala Bidang pada Kanwil XYZ. Sehubungan
dengan pemeriksaan WP MN yang dilakukan oleh B,
seorang Fungsional Pemeriksa Pajak pada
KPP STU, A memaksa B untuk memperkecil
nilai ketetapan pajak hasil pemeriksaan
disebabkan WP MN merupakan kerabat
A. Tindakan yang dilakukan A merupakan
intervensi terhadap proses pemeriksaan.
Disisi lain, tindakan B yang memperkecil nilai
ketetapan pajak merupakan tindakan yang
tidak objektif sehingga merugikan keuangan
negara.
b. mempergunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi, misalnya dengan
meminta diskon yang melebihi batas kewajaran kepada
WP;
20
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
Contoh:
C adalah Kepala Subbagian Rumah Tangga Kanwil MNO.
Sehubungan dengan tugas yang diembannya, C sering
berhubungan dengan EF seorang rekanan penyedia alat
tulis kantor (ATK). C berencana untuk membuka toko
peralatan kantor. Untuk keperluan tersebut, C meminta EF
untuk menjadi pemasok (supplier) tokonya dan meminta
diskon yang melebihi kewajaran dengan alasan sebagai
Kepala Subbagian Rumah Tangga, C telah banyak
memberikan keuntungan kepada EF melalui pengadaan
ATK.
c. memberdayakan bawahan untuk melakukan urusan
yang menguntungkan pribadi atasan.
Contoh:
C adalah seorang Kepala Seksi Ekstensifikasi pada KPP
JKL yang sedang melanjutkan kuliah. Dengan alasan
banyaknya pekerjaan, C memerintahkan D, pelaksana
pada Seksi Ekstensifikasi, untuk mengerjakan tugas-tugas
kuliah C.
4 Menyalahgunakan fasilitas kantor.
Pegawai dilarang menggunakan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi, pegawai lain atau pihak lainnya, antara
lain:
a. menggunakan telepon dan sambungan internet kantor
untuk kepentingan pribadi;
Contoh:
A adalah Kepala Seksi Penagihan pada KPP DEF yang
21
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
mempunyai usaha sampingan sebagai pemasok alat
kesehatan. Untuk kelancaran usaha sampingan tersebut,
A menggunakan telepon kantor untuk melakukan promosi
dan atau menghubungi pelanggan. A juga memanfaatkan
sambungan internet kantor untuk melakukan promosi atas
produk yang dijualnya.
b. menggunakan mesin fotokopi untuk kepentingan
pribadi.
Contoh:
B adalah pelaksana pada KPDJP yang sedang melanjutkan
kuliah Strata 1. Untuk menghemat pengeluaran pribadi, B
menggandakan materi atau buku referensi kuliah dengan
menggunakan mesin fotokopi kantor.
5 Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik
langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama
pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai
yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang
berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
22
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
Pada prinsipnya, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai
merupakan tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan yang
atas pelaksanaannya telah diberikan imbalan oleh negara.
Dalam berinteraksi dengan WP, sesama Pegawai, maupun
pihak lain, Pegawai tidak diperbolehkan mengambil manfaat
untuk kepentingan pribadi maupun kantor dengan nama dan
dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak
langsung, yang menyebabkan pegawai tersebut patut diduga
memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau
pekerjaannya.
Dugaan mengenai timbulnya
kewajiban pegawai terhadap
pihak-pihak yang telah
memberikan imbalan tersebut,
diukur berdasarkan persepsi
antara lain rekan sekerja, atasan,
bawahan, pemberi imbalan serta
masyarakat.
Pemberian kepada Pegawai dimungkinkan terjadi dalam
interaksi sebagai berikut:
a. Interaksi Pegawai dengan WP
• Pengertian WP tidak hanya terbatas pada WP yang
menjadi kewenangan dari masing-masing unit
kerja, melainkan seluruh WP yang diadministrasikan
oleh DJP. Termasuk di dalam pengertian interaksi
dengan WP adalah interaksi dengan Penanggung
Pajak, konsultan pajak, pegawai WP, serta pihak-
pihak lain yang menurut ketentuan dapat menjadi
wakil atau kuasa WP.
• Pegawai dilarang meminta atau memberi isyarat
23
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
yang mengesankan bahwa yang bersangkutan
meminta atau mengharapkan sesuatu dari WP.
Contoh:
1) A adalah Fungsional Pemeriksa Pajak pada
KPP PQR yang telah menyelesaikan proses
restitusi PPN WP JK. Pada saat mengembalikan
dokumen WP, A dilarang meminta atau
memberikan isyarat yang mengesankan A
meminta sejumlah imbalan tertentu kepada
WP.
2) B adalah AR pada KPP XYZ. Atas permohonan
WP CD yang menjadi tanggung jawabnya, B
ditugaskan untuk memberikan penyuluhan
kepada pegawai WP CD di salah satu cabang di
luar kota. Atas kegiatan tersebut, WP CD merasa
puas dengan pelayanan B dan memberikan
ucapan terima kasih berupa imbalan dan
kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh
Pasal 21. Dalam kasus ini, B tidak diperkenankan
untuk menerima imbalan dari WP tersebut.
Adapun biaya perjalanan maupun fasilitas
lainnya juga tidak boleh diterima dari WP
karena B telah mendapatkan SPPD sehubungan
dengan penugasan sosialisasi tersebut.
• Pada prinsipnya Pegawai dilarang menggunakan
fasilitas yang dimiliki WP. Namun demikian dalam
kondisi tertentu misalnya kunjungan ke lokasi
WP, Pegawai dimungkinkan untuk menggunakan
fasilitas milik WP antara lain berupa sarana
transportasi dan atau akomodasi, apabila hal
tersebut merupakan satu-satunya fasilitas yang
24
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
tersedia. Untuk keperluan tersebut Pegawai harus
melapor kepada kepala kantor untuk memperoleh
ijin secara tertulis.
Contoh:
Tim Pemeriksa Pajak pada KPP GHI ditugaskan untuk
melakukan pemeriksaan di lokasi pertambangan
milik WP yang berada di daerah terpencil. Untuk
menuju ke lokasi, tidak tersedia sarana transportasi
umum, atau tersedia namun membutuhkan biaya
yang sangat besar, dan tidak tercukupi dengan uang
SPPD. Disamping itu juga tidak tersedia penginapan
yang dapat disewa. Dalam kasus demikian, Tim
Pemeriksa Pajak diperbolehkan menggunakan
fasilitas transportasi dan akomodasi (penginapan
dan makanan) yang disediakan oleh WP.
• Pegawai dilarang menerima jamuan dari WP yang
sifatnya berlebihan. Sebagai bentuk sopan santun
dalam suatu kunjungan, jamuan berupa minuman
atau makanan yang disediakan di tempat WP
yang diyakini tidak akan menimbulkan konflik
kepentingan, boleh diterima.
Contoh:
D adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
(Waskon) pada KPP XYZ. Bersama dengan E seorang
AR, D melakukan kunjungan (advisory visit) ke tempat
usaha WP. WP menyediakan air minum dan makanan
ringan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu.
Jamuan seperti ini diperbolehkan diterima oleh
Pegawai tersebut. Namun demikian apabila WP
mengajak untuk makan siang di sebuah hotel atau
restoran, maka Pegawai tidak diperkenankan untuk
25
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
menerima tawaran tersebut.
• Pegawai diperbolehkan menerima pemberian
berupa cindera mata dari WP yang secara lazim
akan diberikan WP secara cuma-cuma kepada
pihak manapun sebagai barang promosi, seperti
agenda dan kalender.
• Dalam situasi tertentu, WP menyerahkan sesuatu
kepada Pegawai selain yang diperbolehkan
tersebut di atas. Dalam hal demikian pemberian
tersebut wajib diberitahukan kepada atasan
untuk selanjutnya dikembalikan kepada WP secara
kedinasan.
Contoh:
G adalah Kepala Seksi Pemeriksaan pada KPP KLM.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, G menerima voucher
belanja yang dimasukkan dalam kartu lebaran
dari WP yang dikirimkan melalui jasa kurir. Dalam
kondisi seperti ini, G harus melaporkan pemberian
voucher tersebut kepada kepala kantor dan
mengembalikannya secara kedinasan kepada WP.
• Imbalan dari WP karena keahlian perpajakan yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja seperti
menjadi konsultan pajak tidak diperbolehkan
untuk diterima. Karena sesuai ketentuan, Pegawai
dilarang menjadi konsultan pajak.
Contoh:
1) D adalah AR pada KPP DEF yang karena
keahliannya melakukan kegiatan tax review, tax
planning, dan sekaligus mengisi SPT Tahunan
PPh Badan terhadap WP yang terdaftar pada
26
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
KPP GHI dengan menerima imbalan. Dalam
kasus ini D telah melanggar Kode Etik, baik
karena kegiatan yang dilakukannya maupun
karena menerima imbalan dari WP.
2) E adalah Pegawai Tugas Belajar. Selama
masa pendidikan, E memanfaatkan waktu
luangnya untuk bekerja sebagai “konsultan
pajak” dan menerima imbalan dari WP atas
kegiatannya tersebut. Dalam kasus ini E telah
melanggar Kode Etik, baik karena kegiatan
yang dilakukannya maupun karena menerima
imbalan dari WP.
b. Interaksi dengan sesama Pegawai
• Pegawai diperbolehkan menerima pemberian
berupa imbalan atau honorarium dari DJP
sehubungan dengan penugasan yang diberikan
oleh DJP, misalnya honorarium pengajar diklat,
uang transport advisory visit dalam kota (SIK), atau
honor rapat tertentu.
• Pegawai dilarang meminta atau memberi isyarat
yang mengesankan bahwa yang bersangkutan
meminta atau mengharapkan sesuatu dari
sesama Pegawai yang patut diduga menyebabkan
Pegawai tersebut mempunyai kewajiban terkait
dengan pelaksanaan tugas terhadap Pegawai yang
memberi sesuatu. Disisi lain Pegawai juga dilarang
untuk memberikan sesuatu kepada sesama Pegawai
yang patut diduga menyebabkan Pegawai yang
menerima sesuatu mempunyai kewajiban terkait
dengan pelaksanaan tugas terhadap Pegawai yang
27
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
memberikan sesuatu.
Namun demikian kode etik hanya mengatur
mengenai pemberian kepada sesama pegawai
yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan.
Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial, dan tidak
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau tugas,
tidak melanggar Kode Etik.
Contoh:
1) A adalah pelaksana Bagian Kepegawaian
KPDJP yang menangani masalah mutasi.
Sehubungan dengan akan dilakukannya
mutasi pegawai, A menghubungi B yang
bertugas di KPP XYZ dan menawarkan bantuan
agar B dapat dimutasikan ke tempat yang
diinginkannya dengan meminta sejumlah
imbalan. B menyanggupi permintaan A. Dalam
hal ini, baik A maupun B melanggar kode etik.
2) C adalah pegawai KPDJP yang ditugaskan
untuk melakukan kunjungan ke KPP DEF. Dalam
hal ini, baik atas permintaannya maupun atas
penawaran dari pegawai di KPP DEF, C tidak
diperkenankan menerima pemberian yang
menyebabkan C patut diduga mempunyai
kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya, baik
sebelum, pada saat ataupun setelah kunjungan
dilakukan.
3) D adalah pegawai KPDJP yang menikahkan
anaknya dan mengundang E yang merupakan
Pegawai pada Kanwil JKL. Atas pemberian kado
pernikahan oleh E yang patut diduga tidak
terkait dengan pelaksanaan tugas D, maka D
28
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
boleh menerimanya.
4) F adalah pegawai KPDJP yang akan melakukan
kunjungan tugas ke KPP GHI yang berlokasi di
luar kota, dimana salah seorang temannya,
G adalah pegawai pada Seksi Pelayanan
KPP GHI tersebut. Atas dasar pertemanan, G
memberikan oleh-oleh kepada F setelah tugas
diselesaikan. Atas pemberian oleh-oleh yang
patut diduga tidak terkait dengan pelaksanaan
tugas F, maka F boleh menerimanya.
c. Interaksi Pegawai dengan Pihak Lain
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak di
luar WP dan sesama Pegawai, yang dapat berinteraksi
dengan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya,
misalnya: rekanan, peserta tender atau lelang, PNS di
luar DJP, dan instansi atau badan-badan pemerintahan
lainnya.
Ketentuan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan
yang tidak diperbolehkan untuk diterima dalam interaksi
antara Pegawai dengan WP, sebagaimana diatur pada
angka 5 huruf a, juga berlaku dalam interaksi antara
Pegawai dengan pihak lain. Namun demikian, perlu
diatur hal-hal tertentu sebagai berikut:
• imbalan dari pihak lain karena keahlian Pegawai
diluar bidang perpajakan seperti menjadi
presenter, penyanyi, pemain bola, atau pengajar,
diperbolehkan untuk diterima;
• imbalan dari pihak lain karena keahlian perpajakan
yang dilakukan diluar jam kerja seperti menjadi
pengajar brevet, pembicara dalam seminar, penulis
29
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
buku perpajakan, atau penulis artikel di media
massa, diperbolehkan untuk diterima;
• imbalan dari pihak lain seperti mengikuti rapat
di instansi lain sesuai penugasan, diperbolehkan
untuk diterima;
• imbalan resmi yang berasal dari bagi hasil PEMDA
(penerimaan PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, dan
PBB), diperbolehkan untuk diterima, sepanjang
kegiatan yang dibiayai dari pos tersebut nyata-nyata
dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6 Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan.
Pada dasarnya data dan atau informasi perpajakan mencakup
dua hal, yaitu:
a. data dan atau informasi yang terbuka bagi publik seperti
aturan atau perundang-undangan perpajakan yang
berlaku, dan
b. data dan atau informasi yang bersifat internal DJP.
Data dan atau informasi yang terbuka bagi publik dapat
disampaikan atau disebarluaskan kepada masyarakat.
Sedangkan data dan atau informasi yang bersifat internal DJP,
apabila akan disampaikan kepada pihak lain harus mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pegawai dilarang memberikan atau meminjamkan
atau memberitahukan data milik DJP seperti informasi
perpajakan WP, data kepegawaian, atau data penerimaan
yang belum dipublikasikan secara resmi, kepada pihak
lain yang tidak berhak, karena dapat disalahgunakan
untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau
30
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
pihak lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
good governance.
Contoh:
1) A adalah Penata Usaha Administrasi Berkas dan
Konfirmasi pada Seksi Pelayanan KPP IJK. Salah satu
WP terdaftar pada KPP IJK yakni WP BC, bermaksud
untuk menyusun laporan keuangan fiktif dan
meminta bantuan A untuk meminjamkan SPT milik
WP EF yang sejenis dengan WP BC. SPT milik WP
EF tersebut akan digunakan untuk menentukan
besarnya peredaran usaha dan marjin laba dari WP
BC. Perbuatan A yang meminjamkan data SPT WP EF
kepada WP BC tersebut melanggar Kode Etik.
2) B adalah pelaksana Subbagian Umum pada KPP
KLM. B memberikan data pegawai KPP KLM kepada
PQ seorang agen asuransi jiwa yang merupakan
teman SMP-nya. Perbuatan B yang memberitahukan
identitas pegawai kepada agen asuransi telah
melanggar Kode Etik.
• Pegawai dilarang memberikan atau meminjamkan atau
menginformasikan konsep peraturan, penegasan, dan
atau jawaban surat pertanyaan yang belum disetujui,
kepada pihak lain yang tidak berhak.
Contoh:
A adalah pelaksana pada Direktorat ABC KPDJP
yang ditugaskan untuk menyusun konsep jawaban
atas pertanyaan WP PQ. Atas desakan WP PQ, A
memberitahukan konsep jawaban atas pertanyaan WP PQ
yang belum mendapat persetujuan. Atas kasus tersebut, A
telah melanggar Kode Etik.
31
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
• Pegawai dilarang memberitahukan kebijakan internal
DJP yang menurut ketentuan yang berlaku atau
pertimbangan atasan yang berwenang hanya dapat
diketahui oleh pihak-pihak tertentu misalnya rencana
mutasi pegawai, pemeriksaan, penyidikan, atau
penagihan aktif.
Contoh:
1) A adalah pelaksana Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4) pada Kanwil
STU. A memperoleh data daftar WP yang akan
dilakukan pemeriksaan kriteria seleksi dari KPDJP. A
memberitahukan kepada WP TU, yang merupakan
saudaranya, bahwa WP TU termasuk dalam daftar
WP yang akan diperiksa. Tindakan yang dilakukan A
melanggar Kode Etik.
2) B adalah pelaksana Bagian Kepegawaian KPDJP
yang ditugaskan menyusun rencana mutasi AR untuk
mengisi formasi KPP modern. B memberitahukan
daftar pegawai yang akan dimutasikan kepada D
pegawai di KPP ABC. Tindakan yang dilakukan B
melanggar Kode Etik.
7 Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat
mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan
data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal
Pajak.
Sistem informasi milik DJP terdiri dari sumber daya informasi
yang berupa seluruh informasi, aplikasi, dan infrastruktur.
a. Gangguan sistem informasi adalah suatu kondisi dimana
sumber daya informasi tidak dapat tersedia sebagaimana
32
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
mestinya.
b. Kerusakan sistem informasi adalah suatu kondisi dimana
sumber daya informasi tidak dapat digunakan seperti
sedia kala.
c. Perubahan data meliputi penambahan, penggantian
atau penghilangan data tanpa otorisasi. Perubahan data
tanpa otorisasi, baik manual maupun elektronik, dapat
mengakibatkan berkas data atau basis data tidak lagi
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
Contoh-contoh perbuatan yang dapat mengakibatkan
gangguan pada sistem informasi milik DJP adalah:
1) Beberapa Pegawai pada KPP XYZ meng-install aplikasi
permainan (game) dengan menggunakan Local Area
Network (LAN) milik kantor yang mengakibatkan
berkurangnya “bandwith” jaringan. Hal tersebut berakibat
pada terganggunya lalu lintas informasi pada jaringan
internal kantor. Kondisi ini dapat mengakibatkan antara
lain pelayanan penerimaan SPT secara elektronik di Tempat
Pelayanan Terpadu terganggu.
2) Beberapa Pegawai pada Kanwil ABC meng-install aplikasi
untuk melakukan file sharing. Apabila file yang di-share
memiliki kapasitas yang besar (gambar, lagu-lagu, atau
film), maka aktivitas tersebut akan mengganggu kualitas
jaringan. Kondisi ini dapat mengakibatkan lambatnya
proses transfer data.
3) A adalah pegawai pada KPP DEF. A menggunakan
aplikasi malware (malicious software/software perusak)
dengan sengaja yang dapat membahayakan sistem
informasi, misalnya untuk penggunaan hacking, cracking,
spyware, key logger, trojan dan lain-lain. Penggunaan
33
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
aplikasi tersebut dapat menyebabkan komputer di kantor
terganggu.
4) G adalah pegawai pada Kanwil MNO. G mengakses situs
(website) untuk mengunduh (download) file dengan
menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan
kantor. File yang diunduh merupakan malware berupa
worm yaitu software perusak yang mampu menyebar
secara otomatis. Hal tersebut dapat mengakibatkan
kerusakan pada file lain baik yang ada dalam komputer
tersebut maupun komputer lain dalam jaringan internal.
Selain itu worm juga dapat mengganggu kualitas jaringan
internal.
5) F adalah pegawai pada KPDJP. F memanfaatkan jaringan
komputer kantor untuk menjalankan aplikasi chatting
misalnya miRC, Yahoo Messenger!, skype, dan sejenisnya.
Penggunaan aplikasi tersebut dapat menyebabkan
terganggunya kualitas lalu lintas jaringan.
6) Pegawai C pada KPP XYZ mendaftarkan dirinya dan
atau pegawai lain pada suatu mailing list (milis) dengan
menggunakan e-mail address kantor (pajak.go.id). Hal
tersebut dapat menjadi target spam karena mail spam
merupakan surat sampah yang akan mengurangi kapasitas
mail server yang sekaligus dapat menyebarkan virus ke
mail server pajak.go.id. Akses ke milis atau email address
pribadi dengan menggunakan jaringan internet kantor
juga dapat menjadi target spam yang akan mengurangi
kapasitas mail server yang sekaligus dapat menyebarkan
virus ke mail server pajak.go.id.
Contoh-contoh perbuatan yang dapat mengakibatkan
kerusakan pada sistem informasi milik DJP adalah:
34
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
1) A adalah pegawai pada KPP GHI. Dengan pengetahuan
teknologi informasi yang terbatas, A mencoba teknik untuk
“menyerang” server DJP. Hal ini dapat menyebabkan server
DJP mengalami gangguan atau bahkan mengakibatkan
crash (rusak).
2) B adalah pegawai pada KPP KLM. Atas permintaan pihak
lain yang tidak berhak, B mengubah tabel dari salah satu
basis data pada server DJP tanpa otorisasi. Karena basis
data yang diubah berhubungan dengan struktur data
secara keseluruhan, maka perbuatan tersebut dapat
mengakibatkan inkonsistensi struktur basis data DJP.
Contoh-contoh perbuatan yang dapat mengakibatkan
perubahan data (penambahan, penggantian atau penghilangan
data) tanpa otorisasi baik manual maupun elektronik pada
sistem informasi DJP adalah:
1) C adalah pelaksana Seksi Penagihan pada KPP XYZ.
Atas permintaan WP, C telah menghilangkan lembar
fisik surat ketetapan pajak (kohir). Perbuatan C tersebut
mengakibatkan terganggunya proses penagihan terhadap
WP terkait.
2) D adalah pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi
(PDI) pada KPP DEF. Dengan kemauan sendiri, D mengubah
data elektronik dalam basis data aplikasi milik DJP tanpa
adanya otorisasi dan atau tidak sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mempengaruhi
integritas basis data milik DJP.
35
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
8 Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan
dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta
martabat Direktorat Jenderal Pajak.
a. Pegawai dilarang mengkonsumsi, mengedarkan dan
atau memproduksi minuman beralkohol yang dapat
merusak citra dan martabat DJP.
Contoh:
A adalah pelaksana pada KPP ABC. Pada suatu saat, A
diketahui mengkonsumsi minuman beralkohol sampai
mabuk dan menimbulkan keonaran di lingkungan tempat
tinggalnya. Hal tersebut dapat merusak citra dan martabat
DJP.
Namun demikian, apabila konsumsi minuman beralkohol
tersebut misalnya dilakukan dalam rangka upacara
keagamaan serta menghormati adat istiadat dan budaya
tertentu, maka hal tersebut dapat ditoleransi sepanjang
tidak mengakibatkan rusaknya citra dan martabat DJP.
b. Pegawai dilarang mengkonsumsi, mengedarkan dan
atau memproduksi obat-obatan terlarang (narkoba).
c. Pegawai dilarang menyimpan, menyebarkan, membaca
tulisan, menonton gambar atau film yang mengandung
unsur pornografi dan pornoaksi di lingkungan kantor.
d. Pegawai dilarang berjudi.
e. Pegawai dilarang melakukan perselingkuhan, perzinahan
atau hal-hal lain yang merusak citra dan martabat DJP.
36
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
| Uji Etika |
Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP ini disusun sebagai
penjabaran atau penjelasan dari butir-butir kewajiban dan larangan
yang tercantum dalam Kode Etik. Dengan demikian diharapkan
Pegawai dapat memahami makna yang terkandung dalam butir-
butir Kode Etik secara lebih baik.
Selain menggunakan Panduan Pelaksanaan Kode Etik ini, perilaku
etik yang dipilih oleh Pegawai seharusnya merupakan hasil
pertimbangan yang matang dan proses berpikir logis dalam
menentukan sikap yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun demikian, apabila masih terdapat permasalahan yang tidak
dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada Panduan
Pelaksanaan Kode Etik ini, maka Pegawai dapat menggunakan “uji
etika” sebagaimana dikenalkan oleh Stan Shrosbree (TAMF Lead
Advisor to DGT: 2005) untuk menentukan sikap yang layak untuk
diambil dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut:
37
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
1. Apakah sikap yang akan kita ambil bertentangan dengan
hukum dan aturan yang berlaku?
• Apabila sikap atau tindakan yang kita ambil bertentangan
dengan hukum dan aturan yang berlaku, maka sikap
atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.
• Apabila sikap atau tindakan yang kita ambil tidak
bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku,
maka sikap atau tindakan tersebut harus diuji lagi
dengan pertanyaan kedua.
2. Apakah kita percaya diri apabila sikap yang akan kita
ambil diteliti dengan cermat oleh pihak lain?
• Apabila kita tidak percaya diri, maka sikap atau tindakan
tersebut bukanlah perilaku etis.
• Apabila kita percaya diri, maka sikap atau tindakan
tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan ketiga.
3. Apakah sikap yang akan kita ambil ketika menghadapi
situasi tertentu juga akan dilakukan oleh pihak lain
apabila pihak lain tersebut menghadapi situasi yang
sama?
• Apabila pihak lain tidak akan mengambil keputusan
yang sama dengan keputusan yang kita ambil, maka
sikap atau tindakan tersebut bukanlah perilaku etis.
• Apabila pihak lain juga mengambil keputusan yang sama
dengan keputusan yang kita ambil, maka sikap atau
tindakan tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan
keempat.
4. Apakah kita bersikap tidak memihak dalam mengambil
suatu keputusan?
38
PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI
• Apabila kita mengambil keputusan tanpa pertimbangan
yang logis dan hanya didasarkan pada perasaan
keberpihakan semata, maka sikap atau tindakan tersebut
bukanlah perilaku etis.
• Apabila kita bersikap tidak memihak, maka sikap atau
tindakan tersebut harus diuji lagi dengan pertanyaan
kelima.
5. Apakah sikap yang akan kita ambil dapat diterima dengan
baik sesuai persepsi masyarakat pada umumnya?
• Apabila sikap yang kita ambil tidak dapat diterima oleh
masyarakat, maka sikap atau tindakan tersebut bukanlah
perilaku etis.
• Apabila sikap kita dapat diterima oleh masyarakat, maka
sikap atau tindakan tersebut termasuk dalam perilaku
etis.
39