Ir Zulkifli Rasyid M Si Bappeda Prov NAD

Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam31 Januari 2007 1 Created : Muhammad Junaidi, SH PEMERINTAHAN DAERAH PEMDA SETWAN DPRD EKSEKUTIF LEGISLATIF APBD Created : Muhammad Junaidi, SH 2 FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH PEMDA Pengelola Pengguna DPRD Legislasi Anggaran Pengawasan Tupoksi Sistem Manajemen Keuangan Daerah Audit BPK-RI Created : Muhammad Junaidi, SH Lap Hasil Audit 3 SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN LAP KEU BUKTI TRANSAKSI PERTANGGUNGJAWABAN SISTEM KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH AKUNTANSI SISTEM CATATAN PEMBUKUAN Created : Muhammad Junaidi, SH 4 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENSTRA Pedoman KL Pedoman RPJP NASIONAL diacu Pedoman RPJM NASIONAL RENJA KL Pedoman RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat diacu dijabarkan RKP Pedoman RAPBN APBN diperhatikan dijabarkan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman RAPBD APBD RPJP Pedoman RPJM DAERAH DAERAH Pedoman RENSTRA SKPD RKPD KUA PPAS Pemerintah Daerah Pedoman RENJA SKPD Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD DPA – SKPD PERENCANAAN PROGRAM Created : Muhammad Junaidi, SH PENGANGGARAN 5 SISTEM PERENCANAAN 5 TH 20 TH M U S R E N B A N G D A PERDA/QANUN Pasal 150 UU 32/ 2004 1 TH M U S R E N B A N G D A RPJM DAERAH PENJABARAN RPJP Arah Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah PERDA/QANUN RKP DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan RPJP DAERAH VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN Kebijakan Umum Program Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka Pendanaan) Created : Muhammad Junaidi, SH 6 SISTEM PENGANGGARAN RPJMD RKPD KU FKPD POKOK2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Anggaran RKA RAPBD APBD RKA SKPD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Created : Muhammad Junaidi, SH Penjabaran APBD DPA SKPD 7 JADWAL PENGANGGARAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JENIS KEGIATAN Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD Penyusunan Kebijakan Umum APBD Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD Penyusunan RKA SKPD Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD Penyempurnaan hasil evaluasi Pengesahan Raperda APBD Minggu I Oktober Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober WAKTU s/d Maret Periode Maret s.d Medio Juni Medio Juni Mg I – IV November (3 hari) (15 hari) (7 hari) Minggu IV Desember 8 Created : Muhammad Junaidi, SH KOMPONEN APBD PENDAPATAN BELANJA SURPLUS DEFISIT PEMBIAYAAN Dimanfaatkan : Dibiayai al. dr : • Tranfer ke Dana Cadangan • Pembayaran Pokok Hutang • Penyertaan Modal (investasi) • Sisa Perhitungan TH Berkenaan Created : Muhammad Junaidi, SH • Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu • Pinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi Daerah • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan • Transfer dari Dana Cadangan 9 STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1. Dana Darurat dari Pemerintah 2. Hibah 3. Bantuan Keuangan 4. Bagi hasil dari Provinsi Created : Muhammad Junaidi, SH 10 STRUKTUR BELANJA… 1. Aparatur Daerah A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal Created : Muhammad Junaidi, SH 11 …STRUKTUR BELANJA… 2. Pelayanan Publik A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal Created : Muhammad Junaidi, SH 12 …STRUKTUR BELANJA 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka Created : Muhammad Junaidi, SH 13 STRUKTUR PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan: 1. 2. 3. 4. 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Rekening Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Piutang Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan: 1. 2. 3. 4. 5. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembelian kembali obligasi daerah Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian piutang daerah Transfer ke rekening dana cadangan Created : Muhammad Junaidi, SH 14 PENDEKATAN KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN) 15 Created : Muhammad Junaidi, SH Pengadaan O.Generik INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Jumlah Dana Rp 1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik Jumlah Obat Generik Yang tersedia OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran Kualitas pengobatan BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional Created : Muhammad Junaidi, SH Tingkat Kesembuhan Tingkat Kesehatan Masy 16 STANDAR ANALISA BELANJA DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA 17 Created : Muhammad Junaidi, SH PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD • KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN 18 Created : Muhammad Junaidi, SH PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA 19 Created : Muhammad Junaidi, SH PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU 20 Created : Muhammad Junaidi, SH CONTOH KEGIATAN TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH TARGET KINERJA 100 PESERTA TERLATIH ANGGARAN BELANJA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA BELANJA BARANG/JASA BELANJA PERJALANAN DINAS STANDAR BIAYA BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HARGA YANG BERLAKU HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN BIAYA TRANSPOT Created : Muhammad Junaidi, SH 21 STANDAR ANALISA BELANJA Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN TOLOK UKUR TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR BIAYA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 22 Created : Muhammad Junaidi, SH BELANJA LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) 23 Created : Muhammad Junaidi, SH PERUBAHAN APBD PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA: • • PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM APBD KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS BELANJA • KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. Created : Muhammad Junaidi, SH • 24 KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PROSES PERUBAHAN APBD PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PEMDA Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kebijakan Umum APBD DPRD PERATURAN KDH SATKER SATKER SATKER Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF RKA SKPD TIM ANGGARAN EKSEKUTIF Klarifikasi Perubahan RAPBD Rancangan Perubahan APBD Pengajuan Ranqanun Perubahan APBD Sosialisasi kpd Masy Perda/Qanun Perubahan APBD Evaluasi Ranqanun Perubahan APBD Created : Muhammad Junaidi, SH Persetujuan Ranqanun Perubahan APBD 25 PERUBAHAN ANGGARAN SKPD • DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD. PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL. DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN. • • • KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD. 26 Created : Muhammad Junaidi, SH APBD MURNI 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 2.109.838.491.155,OKTOBER 2006 FISIK = 69,717 % KEUANGAN = 62,076 % Sd. Oktober 2006 Created : Muhammad Junaidi, SH 27 APBD Perubahan 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 2.677.285.586.638,PREDIKSI REALISASI AKHIR DESEMBER : FISIK = 94,278 % KEUANGAN = 93,494 % Created : Muhammad Junaidi, SH 28 APBN Reguler Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 4.449.415.123.000,FISIK = 63,12 % Sd. Oktober 2006 KEUANGAN = 59,50 % Created : Muhammad Junaidi, SH 29 TERIMA KASIH Created : Muhammad Junaidi, SH 30