Pemerintah Daerah by BizarreTriangle

VIEWS: 118 PAGES: 15

									        Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan
daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten
dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang
(pasal 18 (1) Uud-1945).
          Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1999,
yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004. Kedua undnag-
undang ini adalah hasil era reformasi. Untuk sekedar mengetahui mengapa undang-
undang No.22 Tahun 1999 dalam waktu singkat diganti, adanya reformasi sekarang,
mak terjadilah perubahan di segala bidang kehidupan dimana reformasi ini
pelaksanaannya menyangkut tiga masalah pokok, yaitu :
a) Reorientasi
b) Refungsionalisme
c) Renstrukturisasi
Apabila dihubungkan dengan Pemerintah Daerah, maka dapat dijelaskan sebagai
berikut;

a. Reorientasi Sistem Pemerintahan Daerah, dalam arti pada zaman Orde Baru
   meskipun kita memiliki juga Pemerintahan Daerah, namun cenderung
   pemerintahan dilaksanakan secara Sentralitas, Dengan keluarnya UU No.22 Tahun
   1999 merubah pemerintahan dilaksanakan secara Desentralistis, dalam arti
   sebagian besar kewenangan yang ada diserahkan kepada Daerah. Kewenangan yang
   tinggal pada Pemerintahan Pusat hanyalah beberapa kewenangan saja yang hanya
   berfungsi sebagai perekat bagi Negara Kesatuan, yaitu kewenangan dibidang
   peradilan, kewenangan dibidang moneter dan fisikal serta kewenangan dibidang
   agama.
b. Refungsionalisme Sisitem Pemerintahan Daerah, dalam arti pada era Orde
   Baru DPRD ditempatkan sebagaia bagian dari Pemerintahan Daerah seg=hingga
   DPRD tidak mandiri dan selalu berada dibawah dominasi Pemerintahan Daerah.
   Dalam era reformasi maka DPRD harus di pisah dari pemerintah Daerah dan
   dikembalikan kepada fungsi seharus nya yaitu sebagai Badan Legislatif dengan
   kedudukan sederajat dengan Pemerintah Daerah sebagai Eksekutif.
c. Retruksi Sistem Pemerintahan Daerah, dalam arti selama pemerintahan Orde
   Baru Pemerintahan Daerah Disusun secara bertingkat, yaitu Daerah Tingkat I dan
   Daerah Tingkat II, yanh satu sama lain memiliki hubungan hierarkis. Maka UU. No
   22 Tahun 1999 ingin menegembalikan sisitem wilayah Indonesia atas daerah besar
   dan kecil tanpa mengenal sistem bertingkat.
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
          Undang-undang No.22 Tahun 1999 dalam era Reformasi terkesan dibuat
sangat terburu-buru karena keinginan ingin mengganti undang-undang No. 5 Tahun
1974 hasil orde Baru, sehingga UU tersebut dalam praktek tidak dapat dilaksanakan
antara lain karena adanya kesejajaran Daerah otonom yaitu Daerah Provinsi, Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota. Karena itu maka UU No. 22 Tahun 1999 kemudian
dicabut oleh UU No,32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 1975. Menurut UU No. 32/2004, pemerintah Daerah adalah
Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan an Daerah (pasal 1 (3)).
          Selanjutnya menurut pasal 2 ayat (1): Negara Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah prorvinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. pasal 3 ayat (l) menyebutkan
bahrwa pemerintahan daerah adalah:
1. Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan
   DPRD provinsi.
2. Pemerintahan daerah kabupaten /kota yang terdiri atas pemerintah daerah
   kabupaten /kota dan DpRD kabupaten /kota.
           Pasal 3 (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Pemerintah daerah
     menyerenggarakan urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan
     menjadi urusan pemerintah (pusat), yaitu:
1.   Politik luar negeri
2.   Pertahanan
3.   Keamanan
4.   Yustisi
5.   Moneter dan fiskal nasional
6.   Agama (Pasal10 (3) Undang-undang No.32 Tahun 2004)

          Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala
     daerah, dimana untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut
     Bupati dan untuk kota disebut Walikota. para kepala daerah ini dibantu oleh
     seorang wakil kepala daerah, dimana pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
     Daerah dipih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang
     bersangkutan (pasal 24 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) undang-undang No.32/2004).
         Gubernur karena jabatanya berkedudukan pula sebagai wakil Pemerintah
(pusat) di wilayah provinsi yang bersangkutan oleh karenanya ia bertanggung jawab
kepada Presiden dengan tugas dan wewenang :
1) Peurbinaan dan pengawasan penyerenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
   /kota.
2) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah (pusat) di daerah provinsii dan
   kabupaten/kota.
3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan tugas permbantuan di
   daerah provinsi dan kabupaten/kota

        Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berfungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. Adapun tugas dan wewenang dari DPRD adalah :

1. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
   persetujuan bersama.
2. Mermbahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala
   daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan              peraturan
    perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,        APBD kebijakan
    pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
    kerjasama interasional daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
    daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan
    kepara Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepala Menteri Dalam
    Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten /kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
    daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap
    rencana perjanjian internasiornal di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang
    dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalarn
    penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
10. Melakuakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan
    pemilihan kepala daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan
    pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah (Pasal 41 dan Pasal 42 UU.
    32/2004).
         Adapun perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas Daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah
kabupaten /kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan (Pasa 120 (1), (2) UU No. 32/2004)‘

         Kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman
pada Peraturan Pemerintah,dan di Kecamatan dipimpin oleh Camat yang d.alam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau
Walikota untuk menangani sebagian ,urusan otonomi daerah (Pasal 126 (1), (2) No'
32/2004)‘

         Camat diangkat oleh Bupati /Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten
/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Camat
dalam melaksanakan tugasnya dibantu otun perangkat kecamatan serta bertanggung
jawab kepada Bupati/ walikota melalui Sekretaris Kabupaten /Kota (Pasal 126 (5) UU
No' 32/2004)
         Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, diPimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/walikota dan diangkat oleh Bupati/
walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri sipil yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan, Dalam melaksanakan tugasnya Lurah bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Camat. Dan Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan
yang bertanggung jawab kepada Lurah (Pasal 127 UU No' 32/2004)‘

Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a.Hasil Pajak daerah
   b.Hasil retribusi daerah
   c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   d.Lain-lain PAD Yang sah

2. Dana Primbangan
   a.Dana bagi hasil
   b.Dana alokasi umum
   c.Dana alokasi khusus
          Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (pasal 1 No.12 UU No,
32/2004). Dalam pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan Desa
yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan desa ini
secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul
dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa dan ditetapkan
dengan Perda (pasal 200 (1), (3)). Adapun pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan
perangkat desa, sedangkan perangkat desa lainnya. sekretaris desa diisi oleh pegawai
negeri sipil yang memenuhi syatat, dan khusus Kepala Desa langsung oleh dan dari
penduduk desa warganegara Republik Indonesia dan memegang jabatannya selama 6
(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya (Pasal 202 dan 203 uu No.32/2004 No. 32/2004). Kepala Desa terpilih
dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan,
yang sebelum memangku jabatannya kepala desa mengucapkan sumpah/ janji (Pasal
204, 205 UU No . 32 / 2004) .
         Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama
Walikota paling lambat 30 (tiga). puluh) hari setelah pemithan, yang sebelum
memangku jabatannya kepala desa mengucapkan sumpah/janji. (Pasal 204, 205
UU No. 32/2004). Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan
desa bersama Kepala Desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
badan ini beranggotakan wakil dari desa yang belsangkutan dengan masa jabatan
selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
berikuturya. (Pasal 209 dan 210 UU No. 32/2004).

Adapun sumber keuangan desa terdiri atas:
1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota
3. Bagian dari dana perin'rbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
   kabuPaten/ kota Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (Pasal 212 (3) UU No.
   32/2004)

          Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan potensi
desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan usaha milik
desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-perundangan.
(Pasal 213 UU No. 32/2004).
          Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten /Kota
dan atau pihak ketiga mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawar
atan desa dan pelaksanaannya diatur dengan Perda dengan memperhatikan:
1. Kepentingan masyarakat desa
2. Kewenangan desa
3. Kelancaran pelaksanaaninvestasi
4. Kelestarian lingkungan hiduP
5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umuln. (Pasal 215 UU
    No. 32/2004).
          Menurut pasal 225 UU No. 32/2004 diatur daerah-daerah yang memiliki
status istimewa dan diberikan otonomi khusus, yaitu daerah-daerah:
1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
3. Provinsi Papua
4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasal 226 (1) UU No. 32/2004)

   Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya
   sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan undang-undang
   tersendiri, dan berstatus sebagai daerah otonom dan dalam wilayah administrasi
   tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom (Pasal 227 (1), (2) UU No.
   32/2004).
Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik lndonesia
Badan Permusyawaratan Desa
berfungsi menetapkan
peraturan desa bersama
Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi
masyarakat dan badan ini
beranggotakan wakil dari desa
yang bersangkutan dengan
masa jabatan selama 6 (enam)
tahun dan dapat dipilih kembali
untuk satu kali masa jabatan
berikutnya
Sumber keu angan desa terdiri
atas:

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan relribusi daerah
   kabupalen,kota
3. Bagiandari dana perimbangan keuangan
   pusat dan daerah yang diterima oleh
   kabupaten/ kota
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (Pasal
   212 (3) UU No. 32/2004).

								
To top